Ada Kesenjangan di Menteng, Menteri Ara Mau Poles Kawasan Kumuh

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarat Sirait memyoroti kesenjangan yang masih terlihat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Untuk itu, dia berencana membenahi kawasan kumuh itu hingga memperbaiki ekosistem ekonominya.

Pria yang akrab disapa Ara ini miris masih ada kawasan kumuh di pusat kota Jakarta. Bahkan, banyak pejabat yang tinggal di kawasan ini dan masih ada warga yang terbilang miskin di kawasan yang sama.

"Kesenjangan di Menteng tinggi. Tadi Wapres tinggal di Menteng, Gubernur tinggal di Menteng, saya tinggal di Menteng, Panglima tinggal di Menteng, Kepala Staf Angkatan Laut tinggal di Menteng, dubes-dubes banyak, pengusaha banyak. Tapi yang miskin juga banyak," tutur Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Atas hal tersebut, dia berencana untuk membenahi kawasan yang ekonominya terbilang rendah. Salah satunya memugar kawasan kumuh agar menjadi lebih baik lagi.

Menteri Ara tak hanya bicara renovasi atau membangun rumah baru. Lebih dari itu, perlu adanya penguatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

"Jadi saya mau buatin enggak hanya bangun rumah, hanya renovasi rumah, ekonominya enggak diperbaiki. Nanti kumuh lagi. Jadi bisa enggak hanya membangun dan renovasi rumah tanpa ekonominya ditingkatin? Enggak bisa, makanya, saya sebagai menteri harus berpikirnya jauh," beber dia.

Ketimpangan di Jakarta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti ketimpangan sosial yang masih tajam di Jakarta. Dia mengatakan, di sejumlah wilayah padat seperti Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, masih ditemukan keluarga besar tinggal di rumah berukuran sangat sempit.

“Saya ke Tanah Tinggi, ada rumah ukuran tiga kali empat meter, tapi yang tinggal 13 orang. Mereka tidur tiga sif. Ini realitas Jakarta yang tidak boleh kita abaikan,” kata Pramono di acara Top Team Workshop Bank BTN di Grand Hyatt, Jumat (10/10/2025).

Dia menyebut kondisi tersebut menggambarkan ketimpangan yang ekstrem antara pusat kota dan permukiman padat di pinggiran. Bahkan, kata Pramono, kondisi di Jakarta masih sangat kontras.

"Jakarta ini kontras sekali. Di satu sisi kita punya gedung megah, di sisi lain banyak warga tidak punya ruang layak untuk tidur,” ujarnya.

Pramono menyebut, untuk mengatasi persoalan itu, Pemprov DKI Jakarta tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam program housing affordable dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kami akan kerja sama dengan Kemenpera. Tujuannya sederhana, rakyat kecil harus bisa punya rumah sendiri,” kata Pramono.

Tidak hanya itu, Pramono juga memiliki rencana mempercepat pembangunan rumah susun dan memperluas akses pembiayaan bagi pekerja informal. Dia berharap, jangan sampai ada pekerja keras di Jakarta yang tidak punya tempat tinggal di kota ini.

Berpihak ke Warga Kecil

Pramono menegaskan kebijakan pembangunan Jakarta ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada investor, tetapi juga pada warga kecil yang tinggal di gang sempit. Pasalnya, kata dia, pembangunan kota bukan hanya soal gedung dan jalan, tapi juga soal keadilan sosial.

"Kalau tidak ada keadilan dalam pembangunan, maka Jakarta akan terus jadi kota yang nyaman untuk segelintir orang saja. Jakarta harus jadi kota yang hidup untuk semua, bukan hanya untuk yang beruntung,” ujar Pramono