Disinggung Soal Mafia Impor, Menperin Agus Gumiwang Tak Segan Sikat Pejabat Nakal di Kemenperin

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita tak segan untuk melakukan bersih-bersih pejabat nakal di Kemenperin. Termasuk jika ditemukan praktik mafia impor ilegal atau penyelundupan.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan, Agus Gumiwang terbuka terhadap masukan mengenai kinerja pejabatnya. Menyusul perhatian pemerintah dalam menanggulangi impor ilegal yang mengganggu produk lokal.

"Pak Menteri selalu sampaikan silakan berikan masukan kepada kami dan kami akan melakukan pembersihan terhadap semua pejabat di Kemenperin yang nakal, pembersihan internal dan pak Menteri terbuka untuk itu," ungkap Febri dalam Konferensi Pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI), di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dia mengatakan, pada konteks impor tekstil dan produk tekstil, Kemenperin hanya memiliki kewenangan terhadap 44 persen berdasarkan kode HS di kategori tersebut. Meskipun dia tak menampik praktik rasuah bisa saja terjadi.

"Sementara produk tekstil yang masuk ke Indonesia itu untuk semua kode HS. Tapi bukan berarti saya mengatakan peluang korupsi tidak ada di Kemenperin, ada," ujar dia.

Tak Cuma Kewenangan Kemenperin

Febri menjelaskan lebih jauh. Menurut dia, persoalan impor tidak hanya menjadi kewenangan Kemenperin, tapi juga beberapa kementerian lain.

"Misalnya importasi juga ada kementerian lain yang menerbitkan, ada PI (Persetujuan Impor), yang kemudian pengawasan atau pengecekan di pelabuhan, ada juga yang berkepentingan dengan impor," tuturnya.

Dia kembali menegaskan, pihaknya terbuka akan masukan dan siap melakukan bersih-bersih pejabat nakal. "Pak Menteri pada dasarnya terbuka, silakan beri masukan kepada kami dan kami, pak Menteri akan melakukan pembersihan di internal Kemenperin," tegas Febri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah tegas pemerintah terhadap pihak-pihak yang menolak kebijakan pelarangan impor baju bekas.

Dia menuturkan, kebijakan ini bukan sekadar penertiban, melainkan bagian dari upaya menjaga industri dalam negeri dari praktik ilegal yang merugikan banyak pihak.

"Siapa yang nolak saya tangkap duluan," ujar Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ia menilai, jika ada pihak yang menolak, maka besar kemungkinan mereka terlibat langsung dalam kegiatan impor ilegal pakaian bekas.

Menurut Purbaya, penolakan terhadap kebijakan ini justru bisa menjadi bukti siapa saja pihak yang selama ini berperan dalam rantai impor ilegal.

"Kalau yang pelaku thrift yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan berarti kan dia pelakunya, clear. Malah untung saya coba dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal, Alhamdulillah," ujarnya.

Menkeu Purbaya menegaskan, fokus utama penindakan bukan di pasar, melainkan di titik awal masuknya barang yaitu pelabuhan.

Fokus Tindak di Pelabuhan

Ia memastikan, pemerintah tidak akan melakukan razia besar-besaran di pasar tradisional seperti Pasar Senen, tetapi akan memperketat pengawasan di jalur impor agar suplai barang bekas berkurang secara alami.

Dia menuturkan, dengan berkurangnya pasokan barang impor ilegal, ia meyakini penjualan pakaian bekas di pasar-pasar lokal akan menurun dengan sendirinya.

"Saya enggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja nanti otomatis kalau supply kurang dia jual juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa," ujar Menkeu Purbaya.