Prabowo Setuju BBM Campur Etanol 10%, Pertamina Siap Jalankan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah semakin serius mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) dan menekan emisi karbon. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penerapan mandatori campuran etanol 10 persen (E10) dalam BBM.

“Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol (E10),” kata Bahlil dikutip dari Antara, Rabu (8/10/2025).

Menurut Bahlil, kebijakan ini akan mewajibkan campuran bensin dengan etanol untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

“Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Pertamina Siap Dukung Mandatori E10

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan kesiapan perusahaan untuk menjalankan program tersebut.

“Disampaikan Pak Menteri adalah mendorong ekosistem biofuel, kita sudah dengan B40, dan nanti tahun depan, Pak Menteri sampaikan E10,” kata Simon.

Pertamina, lanjutnya, sudah memiliki produk Pertamax Green 95 dengan campuran etanol 5 persen (E5).

“Saat ini kami Pertamina sudah ada produk E5, yaitu Pertamax Green 95, jadi artinya itu 5 persennya adalah etanol,” jelasnya.

Simon menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong transisi menuju energi hijau.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyebut, kendaraan di Indonesia telah kompatibel dengan bahan bakar yang mengandung etanol hingga 20 persen (E20).

“Mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam BBM hingga 20 persen,” kata Eniya.

Ia menjelaskan bahwa Pertamax Green 95 saat ini merupakan produk non-PSO atau nonpenugasan pemerintah, dan menjadi uji coba pasar untuk BBM berbasis etanol.

Meski demikian, Indonesia masih menerapkan campuran etanol sebesar 5 persen karena ketersediaan bahan baku, seperti tebu dan jagung, masih terbatas. Sementara di negara lain, seperti Amerika Serikat, campuran etanol dalam BBM sudah mencapai 20 persen dan menjadi standar umum.

Kebijakan mandatori E10 menjadi langkah penting menuju kemandirian energi dan pengurangan emisi karbon. Dengan potensi bahan baku bioetanol dari sektor pertanian nasional, kebijakan ini diharapkan menciptakan rantai nilai baru antara sektor energi dan pertanian.