OJK Perkuat Sektor Jasa Keuangan Sokong Program Prioritas Nasional

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka memperkuat sektor jasa keuangan yang stabil untuk mendukung program prioritas nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi berbagai langkah, termasuk peningkatan pembiayaan dan pendalaman pasar keuangan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aslan Lubis dalam CBI Connect 2025. Kegiatan yang digelar Credit Bureau Indonesia (CBI) ini mempertemukan regulator, perbankan, multifinance, fintech, pelaku UMKM, serta asosiasi industri

Aslan mengungkapkan, penerbitan POJK mengenai Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM dan ketentuan lainnya menunjukkan adanya berbagai kesempatan bagi LPIP untuk menguatkan peran di ekosistem sektor jasa keuangan.

"Melalui CBI Connect 2025, yang mengusung semangat inovasi dan kolaborasi, kami berharap acara ini bisa menjadi momentum penting bagi Credit Bureau Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai penyedia produk dan layanan manajemen risiko kredit, sekaligus memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat dan UMKM,” kata dia, Senin (6/10/2025).

Direktur Penjualan CBI Peter Sugiapranata mengatakan, layanan CBI dapat membantu lembaga keuangan dalam mengelola risiko kredit dengan menghadirkan 3 inovasi utama yaitu CBI Polaris, Portfolio Alerts, dan Income Predictor.

“CBI Polaris menyediakan fleksibilitas dalam membangun model risiko kredit di dalam lingkungan yang aman serta patuh regulasi, Portfolio Alerts memberikan sinyal dini untuk menjaga kualitas portofolio, sementara Income Predictor membantu memperkirakan pendapatan calon debitur agar lembaga keuangan dapat mencegah risiko over-exposure. Dengan kombinasi inovasi ini, lembaga keuangan bisa mengambil keputusan kredit dengan lebih hati-hati dan percaya diri” ujar Peter.

Selain itu, lewat SME Bureau, CBI membantu memberikan solusi inovatif yang dirancang khusus untuk Lembaga Keuangan dalam mempercepat proses onboarding pembukaan rekening maupun proses underwriting UMKM secara lebih cepat, dan efisien.

Melalui SME Report yang komprehensif serta sistem pemeringkatan UMKM, lembaga keuangan dapat memahami secara cepat dan lebih menyeluruh mengenai profil calon nasabah.

"Kami tidak hanya menyediakan data, melainkan juga intelligence yang siap digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat. Dengan demikian, Lembaga Keuangan dapat memperluas jangkauan pasar secara berkelanjutan sekaligus menjaga kualitas portofolio kredit tetap prima," tutup Head of CBI SME Bureau Tiffany Octaviana.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti peningkatan signifikan serangan siber di Indonesia yang melonjak setelah pandemi COVID-19.

Plt Kepala Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan OJK, Yudi Permana, mengungkapkan sepanjang 2024 tercatat 330,5 juta serangan siber, dengan sektor keuangan berada di posisi keempat sebagai target utama.

“Sejak COVID-19 terasa sekali bagaimana insiden siber meningkat, karena ada kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi digital,” ungkap Yudi dalam acara INFOBANK CONNECT: Financial Inclusion 5.0 Membangun Sistem Perlindungan Data Melalui Teknologi Digital di Jakarta, 24 September 2025.

Menurut Yudi, OJK telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mendukung transformasi digital di sektor perbankan. Namun, perkembangan ancaman siber berjalan lebih cepat dibanding kesadaran masyarakat mengenai keamanan digital. 

“Oleh karena itu, OJK mengharapkan perbankan untuk selalu mengedukasi nasabahnya. Karena pemahaman soal serangan siber dan perlindungan data ini masih menjadi titik terlemah,” ujarnya.

Selain edukasi bagi nasabah, Yudi juga menekankan perlunya meningkatkan pemahaman karyawan bank terkait ancaman siber. Ia menilai, banyak serangan justru masuk melalui sistem internal maupun akibat minimnya pengetahuan pegawai mengenai pentingnya keamanan data.

Dalam kesempatan yang sama, Head of Enterprise IT Architecture, Data Management & Service Quality Group PT Bank Central Asia, Lily Wongso, menekankan pentingnya sistem backup data sebagai langkah pencegahan sekaligus pemulihan dari potensi serangan. 

Lily menuturkan, BCA secara rutin melakukan exercise tahunan pada aplikasi-aplikasi vital, terutama yang terkait fungsi bisnis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan OJK (POJK) 11/2022 serta SEOJK 29/2022 mengenai penyelenggaraan teknologi informasi, tata kelola, dan manajemen risiko siber.

Meski telah membangun sistem pertahanan berlapis, Lily mengakui tidak ada perbankan yang benar-benar kebal dari risiko kebocoran data. Ia menyebut, insiden tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial hingga merusak reputasi institusi.