Jelang Pengumuman MSCI November 2026, OJK Terus Benahi Pasar Modal Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pihaknya terus melakukan reformasi tata kelola pasar modal Indonesia. Hal ini menjelang pengumuman penyesuaian atau rebalancing indeks MSCI pada Rabu, 11 November 2026 waktu setempat.

Mengutip Antara, Selasa, (10/11/2026), pengumuman rebalancing MSCI itu akan menentukan saham-saham yang masuk dan keluar dari sejumlah indeks global, termasuk saham-saham Indonesia.

"Kita terus melakukan reformasi. Jadi, saya selalu sampaikan reformasi ini enggak cuma karena Global Index Provider memberikan masukan pada kita, tapi ini masukan yang menurut kami sangat positif. Jadi terus kita lakukan perbaikan,” ujar Friderica di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa pekan ini.

Perempuan yang akrab disapa Kiki ini juga mengatakan, upaya pembenahan tata kelola pasar modal dilakukan secara menyeluruh, termasuk melibatkan sejumlah tokoh yang memiliki kredibilitas dan integritas dalam komite terkait.

OJK bersama BEI juga terus menjaga komunikasi dengan penyedia indeks global melalui tim Bursa.

"Jadi, terus kita lakukan perbaikan. Saat ini, mereka kita terus berkoordinasi sama mereka melalui tim bursa," tutur Kiki.

Kiki menilai pembenahan pasar modal merupakan upaya bersama guna memastikan praktik manipulasi saham yang terjadi tidak kembali terulang.

Namun, Ia meminta seluruh pihak untuk tetap melihat kondisi pasar modal Indonesia secara objektif dengan mempertimbangkan fundamental ekonomi nasional dan kinerja perusahaan.

"Kita lihat fundamentalnya, baik ekonomi kita, kemudian kalau emiten-emiten kemarin laporan keuangannya juga profitnya tumbuh, pendapatannya juga tumbuh," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengingatkan para pelaku manipulasi saham agar menghentikan praktik yang dapat merusak integritas pasar modal Indonesia.

Friderica, yang akrab disapa Kiki, menegaskan bahwa praktik manipulasi seperti coordinated trading dan wash trading tidak boleh kembali terjadi. Selain merugikan industri pasar modal, praktik tersebut juga berpotensi menggerus kepercayaan investor.

“Intinya, kasus-kasus manipulasi saham, coordinated trading, wash trading yang terjadi di tahun sebelumnya, itu jangan terjadi lagi di masa akan datang,” kata dia dikutip dari Antara, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, dampak manipulasi saham tidak hanya dirasakan oleh industri pasar modal, tetapi juga dapat merugikan jutaan investor yang telah mempercayakan dananya di pasar modal nasional.

Saat ini, tercatat sekitar 33 juta investor ritel telah menjadi bagian dari pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, Kiki meminta pihak-pihak yang terlibat dalam praktik manipulasi saham untuk menghentikan tindakan tersebut.

“Jadi, harapan kita, ayo semua sadar bahwa apa yang dilakukan ini sangat costly, sangat merugikan pasar modal kita. Sebanyak 33 juta investor ritel itu mempercayai pasar modal kita. Jadi, tolong oknum-oknum itu berhenti deh, jangan main-main,” tegasnya.

Di sisi lain, Kiki mengingatkan agar perkembangan pasar modal Indonesia tetap dinilai secara objektif dengan memperhatikan kondisi fundamental ekonomi nasional dan kinerja emiten.

“Kita lihat fundamentalnya, baik ekonomi kita, kemudian kalau emiten-emiten kemarin laporan keuangannya, juga profitnya tumbuh, pendapatannya juga tumbuh,” ujarnya.

Untuk menjaga kepercayaan investor, OJK terus mendorong penguatan tata kelola pasar modal melalui sejumlah langkah reformasi.

Salah satunya dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh independen yang memiliki kredibilitas dan integritas dalam komite High Shareholding Concentration (HSC).

Sebagai informasi, komite HSC terdiri atas sembilan anggota, yakni empat perwakilan Self-Regulatory Organization (SRO) dan lima anggota eksternal independen.

Empat perwakilan SRO tersebut mencakup dua direksi Bursa Efek Indonesia (BEI), satu direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta satu direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Adapun lima anggota eksternal berasal dari berbagai latar belakang, meliputi pelaku industri, ahli tata kelola, akademisi dan investor asing.

Perwakilan industri terdiri atas Direktur Utama Mandiri Sekuritas Alex Widi dan Direktur Utama UBS Sekuritas Joshua Arief Tanja.

Komite tersebut juga melibatkan Ketua Umum Dewan Pengurus Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Prof. Dr. Mardiasmo.

Sementara itu, kalangan akademisi diwakili Prof. Dr. Eduardus Tandelilin dan investor asing diwakili F. Chapman Taylor dari Capital Group.