OJK: Transaksi Aset Kripto Tembus Rp 30,56 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri teknologi finansial (fintech) memperkuat perlindungan konsumen dan keamanan transaksi digital di tengah pertumbuhan ekosistem keuangan digital Indonesia. Hingga September 2026, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 30,56 triliun dengan jumlah akun konsumen sebanyak 23,51 juta.

Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Uli Agustina mengatakan, perkembangan fintech harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan produktivitas, dan penguatan inklusi keuangan.

"Seiring dengan kematangan industri, ukuran keberhasilan fintech harus bergerak dari sekadar jumlah pengguna atau nilai transaksi menuju kualitas layanan, kontribusi terhadap inklusi keuangan, produktivitas, dan kepercayaan publik," ujar Uli dalam konferensi pers peluncuran Bulan Fintech Nasional (BFN) 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

OJK mencatat hingga Oktober 2026 terdapat 25 penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) berizin atau terdaftar, terdiri atas sembilan penyelenggara pemberi kredit alternatif dan 16 penyelenggara agregasi jasa keuangan.

Penyelenggara agregasi jasa keuangan mencatat 20,15 juta pengguna dengan nilai transaksi yang disetujui mitra sebesar Rp 20,08 triliun secara year-to-date hingga September 2026.

Selain itu, penyelenggara pemberi kredit alternatif menerima 238,64 juta permintaan data atau credit scoring inquiry. Ekosistem ITSK juga telah membangun 1.395 kemitraan dengan lembaga jasa keuangan dan mitra lainnya.

Di sektor aset keuangan digital, OJK mencatat 34 entitas berizin hingga November 2026. Ekosistem tersebut mencakup dua penyelenggara bursa, kliring, dan kustodi serta 28 pedagang aset keuangan digital.

Uli menegaskan, pertumbuhan industri harus diimbangi penguatan sistem deteksi penipuan atau fraud detection system serta keamanan siber. Penyelenggara fintech perlu meningkatkan pemantauan transaksi, mendeteksi pola anomali, dan memperkuat penanganan insiden untuk menekan potensi kerugian konsumen.

"Kepercayaan tentunya dibangun bukan hanya melalui inovasi, tetapi juga legalitas penyelenggara, keandalan sistem, pengelolaan data, transparansi produk, dan penanganan pengaduan yang efektif,” kata Uli.

Untuk memperkuat pengawasan, OJK telah menerima 387 permintaan konsultasi dan 43 permohonan peserta regulatory sandbox hingga 31 Oktober 2026.

Sebanyak tujuh peserta telah dinyatakan lulus uji coba, termasuk inovasi tokenisasi emas, surat berharga, penerbitan stablecoin rupiah, dan manajer dana kripto. Kelulusan tersebut bukan merupakan izin operasional sehingga penyelenggara tetap harus memenuhi ketentuan perizinan.

Melalui BFN 2026 bertema Fintech All Around You, OJK mendorong kolaborasi regulator, asosiasi, dan pelaku industri untuk membangun ekosistem fintech yang inklusif, aman, dan bertanggung jawab. OJK juga menekankan inovasi keuangan digital harus mengutamakan manfaat bagi masyarakat dan perlindungan konsumen.