Guyonan Purbaya saat Rapat Paripurna DPR: Yang Punya Uang Saya, Harusnya Kalian Oke

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan guyonan jenaka saat dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait program bantuan sosial (bansos) minyak goreng.

Sebelumnya, Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta tambahan kuota minyak goreng dari 1 liter menjadi 2 liter untuk setiap keluarga penerima manfaat. Menanggapi hal itu, Purbaya menantang Said untuk mengusulkan lebih banyak lagi.

"Terus Pak Said minta 2 (liter) Saya challenge, yaudah kenapa 2 liter, 5 liter aja sekalian. Yang gak berani Pak Said rupanya. Jadi, jangan kesalahkan saya Pak Said bilang, kami gak berani," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa kendali anggaran ada di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Meski bernuansa guyonan, pernyataan Purbaya menyiratkan pesan serius tentang kewenangan pengelolaan APBN yang harus tetap berpijak pada kapasitas fiskal negara.

"Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 (liter) gak berani, minta turun kedua. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia (ketua banggar Said) oke," ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya mengaku tidak mempermasalahkan sikap hati-hati DPR dalam merespons usulan bansos. Menurutnya, perdebatan yang terjadi justru memperlihatkan adanya mekanisme check and balance antara pemerintah dan legislatif.

Ia bahkan berterima kasih atas sikap Said Abdullah yang dianggap mampu menahan gaya kepemimpinannya agar tidak terlalu “koboi” dalam mengambil keputusan.

"Tapi gak apa-apa, ini Pak Said berhati-hati sekali Saya terima kasih atas dukungannya Sehingga saya gak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik," ujarnya.

Meski diwarnai tawa, Purbaya ingin mengingatkan bahwa program bansos harus dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, setiap usulan harus selaras dengan ruang fiskal yang tersedia.

Ia juga mengajak DPR agar lebih aktif memantau penyerapan anggaran. Menurutnya, pengawasan yang ketat dari legislatif akan membuat penggunaan APBN lebih efektif dan mengurangi risiko keterlambatan kebijakan.

"Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar Sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semena-mena menggunakan anggaran kami Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami Dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami," pungkasnya.