Petani Ubi Kayu Lampung Rugi, Pemerintah Cari Jalan Keluar

Liputan6.com, Jakarta - Permasalahan ubi kayu di Lampung sudah berlangsung hampir setahun terakhir. Tercatat, tanaman ini tersebar di tujuh kabupaten dengan luas lahan mendekati 500 ribu hektare. Sayangnya, harga jual ubi kayu sempat terpuruk di kisaran Rp600–700 per kilogram, lebih rendah dari biaya produksi petani yang mencapai Rp 740 per kilogram.

Kondisi ini menimbulkan kerugian besar, bukan hanya bagi petani, tetapi juga industri hulu pengolah ubi kayu menjadi tepung tapioka. Sementara itu, industri hilir seperti makanan, minuman, dan kertas dinilai cenderung lebih memilih tepung tapioka impor dari Thailand dan Vietnam.

Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bea Cukai menunjukkan adanya lonjakan impor pada 2024, jumlahnya hanya sekitar 300 ribu ton atau 22% dari total kebutuhan nasional sebesar 1,32 juta ton. Artinya, permasalahan tidak sepenuhnya berasal dari impor.

Sejak awal 2025, pemerintah pusat sudah melakukan berbagai upaya melalui sejumlah kementerian, namun hasilnya belum efektif. Harga ubi kayu tetap rendah dan tidak sesuai harapan petani maupun industri hulu.

Menanggapi situasi ini, pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pada 17 September 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian. Rakornis dihadiri kementerian terkait, pemerintah daerah, DPRD, asosiasi petani, industri hulu, hingga perwakilan industri hilir.

Ada empat kesepakatan penting yang dihasilkan:

1. Pembatasan impor tepung tapioka melalui mekanisme Lartas, API-P, neraca komoditas, dan izin impor dari Kemenperin.
2. Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sementara untuk menekan impor.
3. Penetapan harga ubi kayu dan tepung tapioka melalui keputusan menteri terkait.
4. Standardisasi alat ukur timbangan dan kadar aci untuk melindungi petani.

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan kerugian sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan industri.

Setelah Rakornis, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, DPRD, para bupati, dinas terkait, dan perwakilan petani yang dipimpin Dasrul Aswin, Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI).

Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu petani serta menjaga keberlangsungan industri tepung tapioka dan sektor hilirnya. “Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar solusi segera terlaksana,” tegasnya.

Gubernur Rahmat Mirzani menyampaikan apresiasi atas langkah konkret pemerintah. “Kami berharap keputusan ini benar-benar menjadi solusi bagi petani dan industri di Lampung yang selama ini terdampak berat,” ujarnya.

Dalam penutupan pertemuan, Airlangga menekankan kembali peran strategis Lampung sebagai penopang ekonomi nasional. Pemerintah pusat berkomitmen menjaga sektor pertanian dan industri agar tetap menjadi motor pertumbuhan daerah.