Pengamat Soroti Industri Kayu yang Makin Megap-megap

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kehutanan Petrus Gunarso menyoroti pemberitaan asing soal keterlibatan industri kendaraan rekreasi (RV) Amerika Serikat dalam deforestasi hutan tropis Kalimantan. Ia menilai laporan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan realitas industri kehutanan di Indonesia. 

Menurut dia, istilah deforestasi sering dipakai secara longgar oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional untuk menggambarkan perubahan tutupan lahan, bahkan ketika terjadi alih fungsi dari hutan alam menjadi hutan tanaman industri (HTI).

"Deforestasi itu apa? Perubahan tutupan lahan dari hutan ke non-hutan. Kalau dari hutan alam menjadi monokultur, WWF menyebut tetap deforestasi. Tapi kalau ditanam kembali dengan eukaliptus atau akasia, apa itu masih disebut deforestasi?" ungkapnya dalam pernyataan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

"Padahal di Indonesia, enam tahun sudah bisa dipanen. Di Norwegia atau Amerika, butuh 40 tahun baru bisa ditebang. Konteks tropis dan subtropis itu berbeda," tegas Petrus. 

Petrus menyoroti temuan Earthsight dan Auriga Nusantara yang menyebut perusahaan RV AS menggunakan kayu lauan dari Kalimantan yang terkait deforestasi.

Dia menilai, kayu tersebut kemungkinan besar berasal dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), yaitu hasil tebangan saat pembukaan lahan untuk hutan tanaman industri (HTI).

"Itu sebenarnya sisa-sisa dari HTI, sampah yang laku dijual lalu diolah. Legal, karena ada IPK. Tapi digambarkan sangat bombastis, seolah-olah hutan alam ditebang habis-habisan untuk pasok Amerika. Padahal kenyataannya tidak begitu," serunya.

Ia juga mengingatkan, sektor kehutanan Indonesia saat ini tengah menghadapi kemunduran serius. Dari sekitar 550 HPH (Hak Pengusahaan Hutan) di era 1990-an, kini tinggal 200-an. 

Produksi kayu hutan alam pun anjlok menjadi hanya sekitar 1,6 juta meter kubik per tahun, angka yang bahkan tidak mencukupi kebutuhan kayu untuk Jakarta saja.

"Kalau tujuannya membunuh industri kayu, mungkin berhasil. Tapi tanpa laporan itu pun, industri kayu kita sudah megap-megap. Dengan izin yang berlapis, konflik lahan yang tak kunjung selesai, dan profitabilitas rendah, sektor ini memang makin tidak menarik investasi," jelasnya.

Di sisi lain, Guru Besar IPB Sudarsono Sudomo menilai, berbagai aturan di sektor kehutanan kerap menambah beban biaya tanpa memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha. 

"Setiap aturan itu hampir pasti menimbulkan cost. Kalau manfaatnya lebih besar, tentu tidak masalah. Tapi umumnya aturan justru lebih banyak biayanya daripada keuntungan yang didapat," katanya.

Ia mencontohkan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang menurut dia, tidak dirasakan manfaatnya oleh petani.

"Kalau ditanya sertifikat SVLK ke petani, rata-rata mereka tidak tahu di mana sertifikatnya. Tidak ada manfaat nyata bagi petani," ujarnya.