Puan Maharani Minta Pejabat Bijak Tanggapi Kritik Indonesia Gelap dan Bendera One Piece

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sejumlah kritik yang dilayangkan kepada pemerintah saat ini. Aspirasi tersebut disampaikan dalam beragam bentuk, mulai dari tagar Indonesia Gelap yang marak bertebaran di media sosial, hingga menggunakan simbol seperti pemasangan bendera One Piece di sisi bendera Merah Putih.

Puan mengatakan, dalam demokrasi, rakyat harus memilki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik.

"Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur aja dulu, sindiran tajam Indonesia Gelap, lelucon politik negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital," paparnya dalam Sidang Bersama Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

Menurut dia, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri.

Bagi para pemegang kekuasaan, ia menyebut semua suara rakyat tersebut bukan hanya sekadar kata atau gambar. Namun, ada pesan, keresahan, dan harapan yang ingin disampaikan.

"Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka," pintanya.

Kendati begitu, Puan berharap apapun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat, tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan.

"Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan," tuturnya.

"Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa," ujar Puan.