Gapai Izin Bangun Pembangkit Listrik Nuklir, Thorcon Siap Ikuti Aturan

Liputan6.com, Jakarta - PT Thorcon Power Indonesia tengah memproses izin tapak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rencana pembangunan pembangkit listrik nuklir tersebut, Legal Associate PT Thorcon Power Indonesia Andri Yanto mengatakan, pihaknya telah melaksanakan sejumlah tahapan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, Thorcon akan melalui empat tahap perizinan di Bapeten, yakni izin tapak, izin konstruksi, izin komisioning, dan izin operasi. 

"Setelah memperoleh Izin Tapak dan untuk melanjutkan ke tahap izin berikutnya di Bapeten, Thorcon dapat berkewajiban untuk mengajukan perizinan lain ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar PLTN Thorcon 500 dapat beroperasi secara komersial sebagai pembangkit listrik dan bekerja sama dengan PLN," ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (14/8/2025).

Dalam tahap ini, Andri menambahkan, Thorcon akan berperan sebagai Independent Power Producer (IPP).

Saat ini, Thorcon telah memperoleh persetujuan atas dokumen Persetujuan Evaluasi Tapak dan Sistem Manajemen Evaluasi Tapak (PET-SMET) oleh Bapeten dalam Laporan Evaluasi Keselamatan Nomor Dokumen: 20/LEK/DPIBN/L25.

"Persetujuan ini menjadi syarat untuk melakukan penelitian dan pemantauan mendalam di lokasi yang diusulkan, yaitu Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," jelasnya. 

Hasil penelitian dan pemantauan tersebut nantinya akan menjadi dasar pengajuan izin tapak. Tahap persetujuan PET–SMET sepenuhnya dilakukan di BAPETEN, dengan proses berlangsung sejak 21 Januari hingga 30 Juli 2025. 

"Pada tahap ini, Thorcon belum mengajukan perizinan terkait PLTN ke lembaga lain, termasuk Kementerian ESDM," imbuh Andri. 

Meskipun demikian, dia menambahkan, koordinasi dengan Kementerian ESDM dan pemangku kepentingan pemerintah lainnya tetap dilakukan.

Dilanjutkan dengan kerja sama dan komunikasi aktif bersama DEN, BRIN, PLN, pemerintah daerah di Bangka Belitung, serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

"Thorcon berkomitmen penuh untuk menjalankan seluruh proses perizinan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan, serta mempersiapkan seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah," tuturnya.