Bahlil Bilang Bea Keluar Dikenakan saat Harga Batu Bara Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan bea keluar batu bara baru akan diterapkan pemerintah saat harga batu bara sedang mengalami tren kenaikan.

Sebaliknya, negara tidak akan memungut bea keluar ketika harga batu bara tengah merosot. Pasalnya, Bahlil menyebut pemerintah tidak ingin mengganggu bisnis pengusaha batu bara di saat harganya anjlok.

"Bea keluar batu bara itu akan diterapkan ketika harga batu bara punya nilai keekonomian yang layak. Jangan juga kita memberatkan pengusaha di saat harga batu bara masih sangat rendah," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

"Tetapi ketika harga batu baranya udah tinggi, untungnya banyak, boleh dong bagi dengan pemerintah," dia menekankan.

Untuk eksekusinya, Kementerian ESDM nanti bakal merilis aturan soal pungutan bea keluar batu bara. "Nanti kita siapkan," kata Bahlil.

Adapun rencana pungutan bea keluar batu bara ini jadi upaya pemerintah untuk menambah kantong pemasukan. Kebijakan ini pun telah disepakati oleh Komisi XI DPR RI, dalam rangka peningkatan target penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Target tersebut kini berada pada kisaran 1,18 persen hingga 1,30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), naik dari proyeksi awal 1,18 persen hingga 1,21 persen yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.

Peningkatan target ini dipicu oleh kebijakan ekstensifikasi penerimaan melalui penambahan objek baru di sektor bea dan cukai.

Untuk cukai, pemerintah akan menarik pungutan dari produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Untuk bea keluar, basis penerimaan diperluas mencakup produk seperti emas dan batu bara, dengan regulasi teknis merujuk pada aturan dari Kementerian ESDM.

Ekspansi basis pajak ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dari sektor-sektor yang sebelumnya belum digarap maksimal.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menilai, wacana kebijakan tersebut perlu dilihat secara adil. Sebab, pengenaan bea keluar berpotensi menekan pelaku industri jika pungutan itu dikenakan saat harga emas dan batu bara secara global tengah merosot.

"Kalau permintaan lemah, kita kenakan bea keluar, justru ini kan akan berdampak. Jadi ini enggak ada yang beli juga. Jadi ya kita melihat kompetitif dari komoditas yang kita miliki," kata Yuliot beberapa waktu lalu.

Yuliot mengatakan, pihaknya pun belum mendapat informasi lengkap soal usulan itu. Sehingga untuk putusan finalnya, Kementerian ESDM bakal melakukan pembahasan terlebih dulu dengan Kementerian Keuangan, utamanya Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Kami akan duduk bersama dulu," ucap dia singkat.