Trump Kenakan Tarif Impor ke Indonesia 32%, Efek Gabung BRICS?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu ketegangan global dengan kebijakan tarif terbarunya. Pada Senin (7/7/2025) waktu setempat, Donald Trump mengumumkan bahwa 14 negara akan menghadapi tarif impor sangat tinggi mulai 1 Agustus 2025.

Di antara negara-negara tersebut termasuk anggota blok BRICS, seperti Indonesia, China, dan India. Untuk Indonesia sendiri dikenakan tarif impor sebesar 32%.

Pengumuman ini disampaikan melalui surat resmi kepada para pemimpin negara yang terdampak. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi Trump dalam melindungi industri dalam negeri dan mengedepankan agenda "America First".

Trump bahkan sempat mengancam akan menambah tarif sebesar 10 persen bagi negara-negara yang terang-terangan mendukung BRICS. Ancaman ini dinilai bukan hanya sebagai manuver ekonomi, tapi juga sebagai bagian dari strategi geopolitik AS dalam meredam pengaruh aliansi BRICS.

Menurut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, kebijakan ini bisa menjadi ujian eksistensial bagi BRICS. Pertanyaannya kini, apakah anggota BRICS akan menyerah pada tekanan atau justru semakin solid dalam menghadapi dominasi AS.

Ketakutan AS

"Ancaman tarif tambahan 10% kepada negara-negara BRICS kali ini bukan sekadar taktik dagang. Ini adalah sinyal ketakutan AS atas kebangkitan kekuatan baru dunia yang tidak bisa lagi dianggap remeh," kata Achmad dikutip dari keterangannya, Selasa (8/7/2025).

BRICS yang beranggotakan 11 negara seperti Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Indonesia, Arab Saudi, UEA, Iran, Mesir, dan Ethiopia, kini dihadapkan pada tantangan besar. Trump tak lagi hanya berperang soal perdagangan, tapi mencoba mengikis kekuatan geopolitik kolektif mereka.

"BRICS yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Indonesia, Arab Saudi, UEA, Iran, Mesir, dan Ethiopia ibarat sekumpulan pohon besar yang jika ditebang satu per satu oleh kapak tarif Trump akan tumbang," ujarnya.

Achmad menyebut, bahwa kebijakan tarif tambahan dari Trump dipandang oleh banyak pihak sebagai taktik divide et impera yang klasik. Namun, dalam konteks BRICS, strategi ini bisa gagal total jika negara-negara tersebut bersatu. Kekompakan mereka justru dapat menjadikan ancaman AS sebagai bumerang.

Secara individu, negara-negara BRICS memiliki titik lemah masing-masing. Indonesia rentan pada sektor tekstil, baja, dan CPO olahan. India akan terpukul pada sektor ekspor farmasi dan IT. Sementara Brasil berisiko di sektor daging dan kedelai. Rusia dan Iran bisa kehilangan pasar energi, dan Afrika Selatan terancam dari sisi ekspor mineral kritis.

"Jika BRICS merespons secara kolektif, daya tawar mereka justru melonjak. Mereka menguasai lebih dari separuh populasi dunia dan memiliki PDB gabungan yang sudah melampaui G7 dalam paritas daya beli," ujarnya.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan tarif AS ini harus menjadi alarm keras bagi para pengambil kebijakan perdagangan. Selama ini, pendekatan Indonesia terhadap AS lebih bersifat kompromistis, cenderung menjaga ekspor daripada membentuk strategi kolektif yang kokoh bersama BRICS.

Padahal, jika Indonesia bersikap sendiri, posisi tawarnya sangat lemah. Produk ekspor utama seperti tekstil, baja, dan CPO olahan bisa dengan mudah ditekan dengan instrumen tarif. Tanpa dukungan koalisi, risiko ekonomi Indonesia akan meningkat drastis.

Indonesia seharusnya mulai mengadopsi pendekatan negosiasi kolektif, bersama negara-negara BRICS lainnya. Dalam sistem perdagangan global, kekuatan tawar sangat ditentukan oleh seberapa besar pasar yang dimiliki dan seberapa kompak suatu blok ekonomi dalam bersikap.