Maxim Minta Kenaikan Tarif Transportasi Online Dikaji Ulang, Sebut Bisa Rugikan Konsumen dan Mitra

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan tarif layanan transportasi daring dinilai perlu dikaji ulang secara menyeluruh dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan penyedia layanan serta masyarakat sebagai pengguna. Hal ini disampaikan oleh Government Relation Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf.

Menurut Rafi, dalam proses perumusan regulasi baru terkait tarif, Kementerian Perhubungan sejauh ini memang telah melibatkan aplikator secara aktif dalam diskusi intensif. Namun, keputusan akhir yang berdampak luas harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah, perusahaan, mitra pengemudi, dan masyarakat luas.

"Kami melihat bahwa rencana kenaikan tarif pada layanan transportasi daring harus dikaji ulang secara komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder. Diskusi evaluasi dan pengkajian ulang masih terus berlangsung agar ke depan tercipta kebijakan yang berimbang," ujar Rafi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/7/2025).

Ia menilai, wacana kenaikan tarif ini berpotensi menjadi kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekosistem digital dan layanan e-hailing di Indonesia. Kenaikan tarif, menurutnya, akan berdampak langsung pada konsumen yang akan mengurangi penggunaan layanan, khususnya untuk perjalanan jarak dekat.

“Waktu penjemputan bisa meningkat, begitu juga dengan tingkat pembatalan pesanan. Masyarakat, terutama yang menggantungkan layanan daring untuk kebutuhan harian dan usaha, akan terdampak signifikan,” kata Rafi.

Tak hanya konsumen, mitra pengemudi juga disebut akan merasakan dampak negatif. Penurunan permintaan akan mengurangi jumlah orderan dan berdampak pada pendapatan mereka. Ia mencontohkan, kejadian serupa pernah terjadi di Kalimantan Timur tahun lalu, saat terjadi lonjakan pembatalan pesanan pengemudi hingga 37% setelah tarif naik.

Situasi yang sama juga tercatat di Sulawesi Selatan pada 2022, saat Pemerintah Daerah menaikkan tarif minimum layanan transportasi online di Makassar dan Palopo. Kenaikan tarif membuat biaya rata-rata taksi online naik hingga 65%, yang langsung diikuti penurunan permintaan sebesar 50% dalam dua minggu pertama. Selain itu, sekitar 30% pengguna berhenti menggunakan layanan dan 20% lainnya mengurangi frekuensi pemesanan.

“Kondisi seperti ini tidak hanya merugikan mitra pengemudi yang menggantungkan penghasilan pada layanan daring, tapi juga menekan keberlangsungan operasional aplikator di Indonesia,” jelas Rafi.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah harus melihat dampak jangka panjang terhadap stabilitas industri e-hailing sebagai bagian dari ekosistem digital yang sedang berkembang.

“Ketidakseimbangan antara permintaan dan sumber daya akibat kenaikan tarif akan menyulitkan perusahaan bertahan dan berinovasi di Indonesia,” katanya.

Karena itu, Maxim Indonesia mendorong Kementerian Perhubungan untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut secara lebih holistik, dengan memperhatikan kondisi ekonomi, keberlangsungan pendapatan mitra, serta kebutuhan konsumen.