Bareng Dedi Mulyadi, Menteri Trenggono Benahi 20 Ribu Ha Tambak di Pantura Jawa Barat

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Jawa Barat resmi menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) terkait revitalisasi tambak kurang produktif di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat pada Rabu, 25 Juni 2025.

MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

MenKP Trenggono mengungkapkan bahwa penandatangan ini menjadi langkah penting dimulainya revitalisasi tambak di Pantura, yang nantinya akan menjadi salah satu titik proyek strategis nasional untuk peningkatan ekonomi biru.

Pada tahap awal, revitalisasi akan menyasar 20.413 hektare tambak di empat kabupaten, yaitu Bekasi (8.188 Ha), Karawang (6.979 Ha), Subang (2.369 Ha), dan Indramayu (2.875 Ha).

"Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare yang akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang berdedikasi langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang," ungkap Trenggono dalam pidatonya di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

“Untuk Jawa Barat, saya punya keyakinan kita akan bisa membenahi ini dengan baik," ucapnya.

Trenggono pun menyoroti lima komoditas utama sumber daya laut Indonesia bernilai tinggi, yaitu nila salin, kepiting, rumput laut, udang, dan lobster.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya perubahan fokus masyarakat terhadap laut. Tak hanya sebagai sumber ekonomi, laut juga menjadi sumber kehidupan masyarakat yang harus dijaga.

"Laut merupakan kekayaan alam Indonesia yang paling besar. Tetapi sampai hari ini, fokus berpikir kita masih di darat. Masih berputar cari rejeki di darat dan hampir melepaskan laut yang luas," ujar Dedi.

Untuk dua tahun ke depan, Dedi menargetkan agar tidak ada lagi bangunan liar di bantaran sungai dan pendangkalan muara akibat sedimentasi.

Selain itu, Trenggono juga mengaku telah berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait rencana pembangunan kampung nelayan di wilayah pesisir Pantura.

Trenggono mengatakan, pembangunan kampung nelayan menjadi salah satu langkah pemerintah mengoptimalkan budi daya sumber daya laut di wilayah Pantura.

“Tadi sudah bisik-bisik dengan Pak Gubernur (Dedi Mulyadi), kota ingin bangun kampung nelayan di pantai selatan dan juga di pantai utara,” ungkapnya.

“Revitalisasi menjadi sebuah kegiatan yang sangat penting untuk budidaya. Bayangkan Pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak,” terangnya.

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk tahun 2025.

Beberapa waktu lalu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP, Trian Yunanda mengungkapkan bahwa pembangunan 100 KNMP tersebut akan rampung dalam kurun waktu empat bulan.

"100 lokasi dari asumsi tim kami dalam waktu empat bulan dengan perencanaan betul-betul matang. Proses seleksi ini secara paralel kita penyiapan pra-desaign," kata Trian, dalam kegiatan Morning Sea-Kampung Nelayan Modern', di kantor KKP, Jakarta, Senin (16/6).