Total Kelolaan Emas di Pegadaian Capai 5,3 Ton per April 2025

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya perkembangan signifikan dalam kegiatan usaha bullion atau emas yang dijalankan oleh PT Pegadaian.

Per April 2025, total volume usaha bullion perusahaan tersebut mencapai sekitar 5,31 ton, mencakup berbagai jenis layanan dan transaksi emas.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menjelaskan bahwa kegiatan usaha bullion PT Pegadaian terdiri atas Deposito Emas sebesar 1,06 ton, Titipan Emas Korporasi sebesar 2,95 ton, Pinjaman Modal Kerja Emas sebanyak 150 kg, serta volume transaksi jual beli emas yang mencapai 1,15 ton.

“Per April 2025, kegiatan usaha bullion oleh PT Pegadaian terdiri dari Deposito Emas sebesar 1,06 ton, Titipan Emas Korporasi sebesar 2,95 ton, Pinjaman Modal Kerja Emas sebanyak 150 kg, dan Perdagangan Emas dengan volume transaksi jual beli mencapai 1,15 ton,” kata Agusman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/6/2025).

Aturan Penyelenggaraan Bullion

Agusman menambahkan, penyelenggaraan kegiatan usaha bullion oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion.

Regulasi tersebut mensyaratkan sejumlah ketentuan penting, mulai dari permodalan, kelembagaan, hingga kepengurusan.

“Permodalan yang kuat diperlukan antara lain untuk penyediaan infrastruktur serta menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen,” ujarnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha bullion yang dilakukan oleh LJK.

Sejalan dengan itu, OJK kini tengah menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan Kegiatan Usaha Bullion di Indonesia.

Dokumen roadmap tersebut diharapkan dapat memberikan arah strategis, visi, target, serta program kerja guna mendorong pertumbuhan industri bullion secara sehat dan berkelanjutan di Tanah Air.

“OJK juga sedang menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan Kegiatan Usaha Bullion di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai visi kegiatan bullion, target, strategi, dan program kerja yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi akhir (end state) yang diharapkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, guna menjamin keamanan nasabah, POJK 17/2024 mewajibkan penerapan manajemen risiko yang efektif dalam kegiatan usaha bullion.

Ketentuan ini merujuk pada POJK mengenai penerapan manajemen risiko sesuai karakteristik masing-masing sektor LJK yang bersangkutan.

“Keamanan nasabah bullion memerlukan mekanisme manajemen risiko yang efektif. Berdasarkan POJK 17/2024, LJK penyelenggara kegiatan usaha bullion diwajibkan menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan POJK mengenai manajemen risiko bagi LJK sektoral terkait,” pungkasnya.