Guru Besar UI: Kemasan Rokok Polos Renggut Kreativitas Pemasaran

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, memberikan kritik tajam terhadap wacana penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek (plain packaging). Kebijakan ini direncanakan masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Hikmahanto menilai, pelarangan identitas merek pada kemasan rokok akan mematikan daya saing industri legal yang selama ini mengandalkan kemasan sebagai bagian dari strategi pemasaran.

"Bagi industri yang katakanlah mempunyai keunggulan untuk rokoknya itu punya karakter gitu ya. Bukannya tidak mungkin mereka berkompetisi melakukan persaingan melalui cover atau bungkus dari rokok tersebut. Nah, kalau misalnya ini semua plain, coba bisa dibayangkan mereka tidak akan bisa bersaing," ungkapnya, Senin (3/6/2025).

Lebih jauh, Hikmahanto juga menyoroti potensi lonjakan peredaran rokok ilegal sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan ini.

Menurut dia, dengan kemasan yang seragam, produk ilegal akan lebih sulit dibedakan dari yang legal, sehingga memperbesar peluang penyelundupan dan penjualan bebas.

"Lalu yang kita khawatirkan apa lagi? Banyak rokok-rokok ilegal yang akan masuk. Dan kalau misalnya rokok-rokok ilegal itu masuk, baik itu yang dalam negeri ya, maupun dari luar negeri, itu artinya apa? Pendapatan negara melalui cukai juga akan turun. Sudah bisa dibayangkan seperti itu," bebernya.

Data menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal terus meningkat. Pada 2023, jumlah rokok ilegal yang berhasil ditindak mencapai 253,7 juta batang, dan melonjak drastis menjadi 710 juta batang pada 2024.

Kerugian negara pun tidak kecil, mengingat industri hasil tembakau menyumbang Rp 216,9 triliun atau 72 persen dari total penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2024.

Hikmahanto juga mengkritisi indikasi bahwa wacana plain packaging merupakan adopsi tidak langsung dari ketentuan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang dicetus WHO.

Ia menegaskan bahwa kebijakan nasional harus lahir dari kebutuhan domestik, bukan tekanan asing. Lantaran ketentuan FCTC oleh WHO secara resmi tidak diratifikasi oleh Indonesia.

"Jangan sampai kemudian Indonesia bisa diatur. Sekali lagi yang saya harus tegaskan bahwa pemerintah kita punya kedaulatan. Pemerintah kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh industri, oleh masyarakat, oleh kepentingan kita di Indonesia tanpa ada intervensi asing," tegasnya.

Adapun menurut kabar beredar, wacana plain packaging telah dibatalkan oleh pemerintah. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan telah mencapai kesepakatan untuk tidak melanjutkan kebijakan tersebut.