Tanam Sejuta Pohon, PTPN Hijaukan Puncak Bogor

Liputan6.com, Jakarta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PTPN I Regional 2 dalam rangka menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BAKN DPR RI dan PTPN Group yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Kunjungan ini turut menjadi bagian dari dukungan terhadap keberlanjutan program strategis Tanam Sejuta Pohon. Program ini merupakan inisiatif jangka panjang PTPN dalam mendukung pelestarian lingkungan dan penguatan fungsi sosial-ekologis kawasan perkebunan.

Kegiatan tanam pohon pada kesempatan ini meliputi jenis tanaman konversi, tanaman produktif dan tanaman endemik. PTPN I Regional 2 sampai dengan bulan Maret 2025 sebanyak 19.622 pohon di lahan seluas 48,09 ha dengan sumber bibit secara mandiri, kolaborasi dengan Pemerintah, sinergi BUMN, perusahaan swasta dan NGO.

Dalam kunjungan tersebut, para anggota BAKN meninjau langsung lokasi depot bibit pohon, penanaman pohon, fasilitas agrowisata, dan melakukan diskusi strategis bersama jajaran manajemen PTPN I.

"Menurut saya, multi fungsi Perkebunan yang sekarang dikerjakan oleh PTPN, Alhamdulillah saat ini bisa kita lihat melalui program satu juta pohon. Harapan ke depannya, kegiatan ini bisa menjadi bentuk kerja sama dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI," ungkap Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Program penanaman ini dipusatkan di kawasan Agrowisata Gunung Mas sebagai lokasi seremonial. Kegiatan diawali dengan peninjauan depot bibit pohon, penanaman pohon bersama, dan sesi diskusi di Wisma Afandi.

“Program Tanam Sejuta Pohon bukan sekadar kegiatan CSR, tapi bagian dari visi kami untuk mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kesatuan aksi. Kami menyambut baik kehadiran BAKN DPR RI dan berharap kerja sama yang lebih erat dapat terus dibangun demi keberlanjutan dan kemaslahatan masyarakat," tutur Direktur Utama PTPN I Teddy Y. Danas.

Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) akan membongkar tempat wisata di kawasan Gunung Mas, Kabupaten Bogor. Pembongkaran akan dilakukan jika tempat wisata tersebut yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan dan tidak memiliki izin lingkungan yang sah.

Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Ghani menjelaskan, PTPN III mengambil tindakan tegas pembongkaran tersebut dengan berencana setelah menunjuk konsultan independen untuk melakukan verifikasi dan audit terhadap kepatuhan mitra mereka terhadap ketentuan lingkungan dalam menjalankan bisnis.

"Bagi yang tidak memenuhi, ya kami bongkar bersama, minta pemerintah mereka bongkar," tegas Abdul Ghani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, dikutip dari Antara, Rabu (19/3/2025).

Selain pembongkaran, PTPN Group juga akan melaksanakan serangkaian langkah strategis untuk mendukung bisnis berkelanjutan di kawasan tersebut. Pertama, penanaman pohon di lahan kritis Gunung Mas untuk menekan erosi dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Kedua, penerbitan surat edaran (SE) kepada seluruh mitra untuk menghentikan sementara kegiatan dan pembangunan hingga audit lingkungan selesai.

Ketiga, peningkatan pengawasan lingkungan dan kepatuhan perizinan lingkungan untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan aturan dan tidak merusak ekosistem.

Keempat, koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bogor untuk merencanakan tata ruang yang harmonis antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Langkah tersebut diambil menyusul penyegelan tiga lokasi yang melanggar daerah aliran sungai (DAS) oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di kawasan Sentul dan Gunung Mas. Tiga lokasi tersebut adalah Gunung Geulis Country Club, Summarecon Bogor, dan Bobocabin. Gunung Mas sendiri memiliki lahan milik PTPN seluas 1.623 hektare.

Abdul Ghani memaparkan dari total luas hak guna usaha (HGU) perkebunan PTPN di kawasan Gunung Mas seluas 1.623 hektare, sekitar 500 hektare atau 30,69 persennya telah diokupasi. Okupasi tersebut terdiri dari lahan yang ditanami sayuran dan okupasi untuk bangunan vila.