Hutan Bisa jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi RI, Begini Caranya

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan pentingnya transformasi sektor kehutanan nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 

Kadin mendorong pengembangan bisnis kehutanan yang tidak hanya berbasis pada kayu, tetapi juga memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. 

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan hal ini sejalan dengan niat dan kebijakan pemerintah terutama mengenai transformasi bisnis kehutanan dan dari timber based business menjadi Multi Usaha Kehutanan (MUK).

“Kami sangat meyakini skema bisnis kehutanan regeneratif ini mampu memberikan kontribusi lebih baik pada target pertumbuhan ekonomi yang telah menjadi komitmen pemerintah saat  ini,” kata Shinta dalam sambutannya di acara Kadin Biodiversity Credits Roundtable Meeting, Senin (14/4/2025),

Shinta menambahkan, transformasi ini juga dinilai selaras dengan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk Konvensi perubahan iklim di bawah UNFCCC dan Konferensi Keanekaragaman Hayati. 

Kadin melihat keterkaitan langsung antara keberlanjutan sumber daya alam dengan keberlanjutan bisnis.

“Kadin Indonesia sebagai rumah bagi semua pengusaha Indonesia selalu merespons positif atas komitmen negara-negara melalui konferensi tersebut, yang didasari oleh pemahaman keberlanjutan bisnis sangat bergantung dari kesuksesan kita dalam mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam, sehingga bisnis baru didesain hand in hand dengan upaya pelestarian alam,” ujar Shinta 

Shinta menambahkan, sebagai bagian dari komitmen tersebut, pada awal 2022 Kadin meluncurkan inisiatif Kabin Regenerative Forestry Business Hub (Kabin RFBH). 

Pengelolaan Hutan

Inisiatif ini mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bappenas, serta pemerintah Inggris. Kabin RFBH mengusung konsep pengelolaan hutan dengan pendekatan regeneratif, yang mengedepankan peningkatan nilai ekonomi sekaligus pemulihan kualitas dan kuantitas aset ekosistem.

“Dalam konsep ini kami menginginkan peningkatan manfaat ekonomi ekosistem alam dan secara bersamaan meningkatkan kuantitas dan kualitas aset ekosistemnya,” jelas Shinta.

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, yang menjadi habitat lebih dari 10% spesies flora dan fauna global. Namun, kondisi ini tengah terancam oleh aktivitas ilegal di kawasan hutan seperti penebangan liar, alih fungsi lahan, dan perburuan satwa liar. Degradasi ini berdampak luas terhadap lingkungan, kehidupan masyarakat, dan kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi nasional.

Menurut Shinta, MUK merupakan peluang baru yang tidak hanya meningkatkan performa bisnis tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam agenda global mitigasi perubahan iklim dan konservasi biodiversitas.

“Perubahan ini tentu saja membuka peluang bisnis, bukan saja untuk meningkatkan kinerja bisnis, namun juga peluang untuk meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia setelah turut serta dalam dunia terkait mitigasi perubahan iklim dan konservasi biodiversitas,” kata Shinta.

Di tengah kebutuhan akan pembiayaan konservasi yang semakin mendesak, mekanisme seperti Biodiversity Credit (BC) mulai dikembangkan. BC memungkinkan sektor swasta untuk berinvestasi dalam konservasi melalui pembelian kredit yang mewakili aksi pelestarian atau rehabilitasi ekosistem. 

Konsep ini dinilai relevan dalam menjembatani sektor bisnis dan lingkungan, serta membuka insentif finansial bagi pihak-pihak yang aktif dalam pemulihan alam. Namun demikian, Shinta juga menekankan proses transformasi menuju bisnis kehutanan yang lebih inklusif dan regeneratif tidaklah mudah.

“Kami sangat menyadari bahwa transformasi dari bisnis yang hanya berbasis pada kayu menjadi MUK bukan hal yang mudah. Kami sangat menyadari bahwa tantangan yang dihadapi lebih dari pengusaha-pengusaha hutan selama ini,” pungkasnya.