Liputan6.com, Jakarta Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Buktinya, mantan Menteri Pertahanan tersebut telah menyetujui anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Pembangunan IKN tahap kedua dilaksanakan karena Presiden Prabowo mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik pada 2028.
Baca Juga
Dia pun diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif, baik untuk kantor dan huniannya. Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025-2029 dibutuhkan APBN sebesar Rp 48,8 triliun.
Advertisement
"Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2," ujar Basuki.
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai.
"Jadi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara," ungkap Kepala Otorita IKN.
Di samping itu, Basuki juga mengungkapkan bahwa Otorita IKN memilki program yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang berproses.
"Sudah kami proses sampai dengan feasibility study yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi," imbuh Basuki.
Kemudian, untuk 6 proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). "Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU," sambungnya.
Lebih lanjut, terdapat 1 proyek KPBU untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Basuki juga melaporkan untuk groundbreaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan. "Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun," terangnya.
Terakhir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ikut memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan groundbreaking di IKN. Sehingga berbagai proyek yang sudah groundbreaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan.
Keberlanjutan Pembangunan IKN
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga telah menegaskan keberlanjutan Pembangunan IKN.
"Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas," kata AHY.
AHY juga menjelaskan, pembangunan IKN Nusantara akan difokuskan pada pembangunan kawasan inti pemerintahan dengan konsep ibu kota politik dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif tentu dengan review disana-sini secara teknis.
Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
"Hadirnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha, kita juga mengharapkan pihak swasta bisa berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik," ungkap AHY.
"Harapan Bapak Presiden (Prabowo) adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis," tuturnya.
Investor Tetap Bisa Ikut
Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal menegaskan bahwa anggaran tersebut sesuai dengan aturan atau Undang-Undang yang berlaku.
“Pengganggaran IKN di IKN itu sesuai undang-undang, kalau misalnya tiba-tiba mengubah nanti ada pos auditnya, permasalahan pergeseran itu tidak bisa antar fungsi, program kan perlu ke DPR juga,” kata dia.
Cucun mengingatkan, pembangunan di IKN sudah berjalan sehingga harus dilanjutkan. “Kalau sudah diketok ya berjalan saja. Ini kan sudah berapa investasi negara di sana, kalau stuck berhenti nanti malah mangkrak jadi kerugian negara besar,” kata dia.
Anggaran tersebut membuktikan bahwa pemerintahan Prabowo tidak abai atau mencoret IKN dari program prioritas.
“Sekarang Pak Prabowo mengatur ritmenya tidak terlalu lompatan (anggarannya) tinggi, kalau memang ada revisi-revisi pasti ada usulan ke DPR. Bukti kalau IKN masih jalan. Justru salah kalau anggapan IKN tidak digarap, karena perubahan transisi rezim itu salah, itu membuat anggaran yang sudah ditanam, investasi besar-besaran malah buat negara rugi. Biar berjalan tapi terukur,” kata dia.
“Tidak ada (program) ditinggikan. Tetap berjalan semua, (bukan hanya) swasembada pangan,” sambungnya.
Ibu Kota Politik di 2028
Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, meyakini anggaran Rp 48,8 triliun itu cukup untuk pembangunan IKN. Utamanya agar bisa menjadi ibu kota politik pada 2028.
"Rp 48,8 triliun itu secara prinsip untuk membangun kawasan legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya. Pendukungnya itu adalah infrastruktur jalan, huniannya. Kalau kawasan legislatif dan yudikatif itu kan perkantorannya," ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (23/1/2025).
"Ibu kota politik itu kan harus lengkap, ada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Kita targetkan di 2028 sudah berfungsi semua keseluruhan," kata Danis.
Meskipun sudah mengantongi anggaran fantastis, Otorita IKN tetap buka kemungkinan investor untuk masuk dalam pembangunan di kompleks legislatif dan yudikatif. "Bisa saja," imbuh Danis.
Saat ditanya rincian alokasi Rp 48,8 triliun untuk apa saja, Danis belum bisa memaparkan secara detil. Adapun anggaran tersebut bakal digunakan untuk membangun infrastruktur dasar semisal jalanan hingga gedung perkantoran.
Mulai dari gedung MPR/DPR/DPD, ruang sidang paripurna, gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan sebagainya. "Itu (anggaran Rp 48,8 triliun) masih secara keseluruhan. Jadi untuk perkantoran, hunian, infrastruktur pendukungnya, kawasan, utilitas, semuanya. Kalau sekarang yang sudah dibangun ini kan eksekutif semua," ungkap Danis.
Danis Hidayat Sumadilaga juga mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak (2020-2024) untuk pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) masih akan lanjut hingga 2026.
"Yang batch 1 sudah 97 persen, batch 2 hampir 60 persen. Kalau batch 1 sebagian besar tahun ini sudah rampung. Batch 2 dilanjutkan ke 2025, dan sebagian di 2026," jelas Danis.
KIPP IKN berdiri di atas lahan seluas 6.671 ha, dengan area pengembangan seluas 1.759 ha. Pembangunannya terbagi menjadi tiga batch.
Batch 1 proyek IKN total memiliki 40 paket fisik terkontrak, termasuk di dalamnya pembangunan Istana Negara, empat Kantor Kemenko, hingga Kantor Sekretariat Presiden. Total pagu terkontrak di batch 1 ini senilai Rp 25 triliun, dengan progres fisik sekitar 88,20 persen.
Sementara untuk batch 2 yang memiliki 31 paket fisik, progresnya sekitar 46,71 persen. Adapun total pagu anggaran terkontrak untuk paket pengerjaan ini sebesar Rp 27,68 triliun.
Sedangkan untuk batch 3 dengan 35 paket, progres fisiknya memang baru mencapai 8,61 persen. Dengan total pagu anggaran terkontrak senilai Rp 30,72 triliun.
Advertisement
Ekonom Cemaskan Pembiayaan
Menanggapi lokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun tersebut, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kelangsungan pembangunan IKN, terutama dalam hal pembiayaan.
Nailul Huda menilai bahwa IKN berpotensi menjadi "Hambalang versi lebih luas," mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 466 triliun, sementara APBN hanya mampu menyediakan 20 persen dari total biaya tersebut.
"Saya sempat menyampaikan di awal-awal perencanaan IKN bahwa IKN akan menjadi Hambalang versi lebih luas. Alasannya adalah dana yang dimiliki tidak akan sanggup. Dana yang dibutuhkan mencapai Rp 466 Triliun," kata Huda kepada Liputan6.com, Kamis (23/1/2025).
Kemudian, Pemerintah menyebut bahwa sisanya akan ditanggung oleh sektor swasta melalui kerja sama BUMN-Swasta dan investor asing.
Namun, klaim bahwa ada antrean investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di IKN hingga kini belum terbukti. Beberapa investor bahkan memilih mundur dari rencana tersebut.
"Sampai sekarang tidak terbukti ada antrian yang dimaksud, justru ada yang cabut dari rencana masuk ke IKN. Saya semakin yakin jika IKN berpotensi besar untuk mangkrak," ujarnya.
Keterlibatan Investor Domestik Kurang Optimal
Huda menilai keterlibatan investor domestik juga dinilai kurang optimal. Selain itu, banyak investor swasta yang hanya masuk karena tekanan pemerintah, melalui imbal hasil proyek strategis nasional (PSN) dan insentif lainnya.
Bagi sebagian investor, keuntungan yang diharapkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga menambah keraguan terhadap kelayakan proyek ini.
"Investor swasta domestik yang masuk juga karena ditekan dengan imbal hasil PSN dan sebagainya. Tidak ada swasta yang masuk karena bagi mereka cost dan manfaat yang didapatkan tidak setara. Nampaknya, ada desakan untuk pemerintahan sekarang guna melanjutkan pembangunan IKN secepat mungkin," katanya.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam beberapa kesempatan menekankan urgensi pembangunan IKN yang cepat.
Hal ini tentu menjadi beban berat bagi pemerintahan saat ini, mengingat adanya potensi gangguan terhadap stabilitas keuangan negara.
Di tengah tekanan untuk memajukan proyek ini, pemerintahan harus bijak dalam mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian negara.
"Kemarin press conference Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan OKIN, memang nadanya mempercepat pembangunan IKN. Saya rasa memang ini beban berat bagi pemerintahan saat ini dan ke depan, untuk pembiayaan IKN. Beban ini bisa mengganggu keuangan negara," ujarnya.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo harus mengevaluasi pembangunan IKN ini agar uang yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan dampak yang signifikan ke ekonomi masyarakat.
Pasalnya, Prabowo juga memiliki program andalan berupa "Makan Bergizi Gratis," yang membutuhkan anggaran besar dan sepenuhnya didanai oleh APBN, harus hati-hati dalam mengevaluasi keberlanjutan pembangunan IKN. Program tersebut tak kalah ambisius dan membutuhkan perhatian khusus agar pembiayaan negara tetap terjaga.
"Terlebih Prabowo juga punya program andalan Makan Bergizi Gratis yang tidak kalah jumbo anggaran yang dibutuhkan, dan full dari APBN. Pembangunan IKN sudah selayaknya dilakukan evaluasi. Meskipun memang hasil yang didapatkan dari evaluasi tersebut buruk, ya pemerintah wajib melakukan demi menyelematkan lebih banyak lagi uang rakyat," pungkasnya.
Sejumlah Proyek Rampung
Hotel Nusantara
Liputan6.com pada Desember 2024 juga berkesempatan untuk mengunjungi proyek IKN. Selain gedung perkantoran, sejumlah sarana prasarana di IKN juga telah terbangun dan beroperasi. Beberapa di antaranya semisal Hotel Nusantara dan Rumah Sakit Hermina Nusantara.
Adapun Hotel Nusantara jadi pionir pembangunan proyek swasta di IKN, dengan proses peletakan batu pertama (groundbreaking) pada September 2023 silam, disusul RS Hermina Nusantara pada bulan berikutnya.
Selain telah beroperasi penuh, General Manager Swissotel Nusantara Chrestian Pesik mengungkapkan, Hotel Nusantara terus berbenah untuk menyediakan fasilitas tambahan lain untuk para tamu.
"Secara menyeluruh hotel ini telah beroperasi. Kamar ha semua sudah dibuka, totalnya ada 191 kamar. Kemudian ada satu outlet dari mitra kita, namanya Nusa Restaurant. Kemudian nanti ada pool bar dengan spa, (rampung) akhir bulan atau kuartal pertama 2025," jelasnya.
Hotel Nusantara jadi bagian dari proyek kawasan terpadu besutan Konsorsium Nusantara pimpinan Agung Sedayu Group, yang telah dilakukan groundbreaking pada 21 September 2023, dan mulai beroperasi Agustus 2024.
Nilai investasi untuk kawasan terpadu itu mencapai Rp 20 triliun. Khusus Hotel Nusantara, itu dibangun dengan luas 20.164 meter persegi dan tinggi bangunan mencapai 43,10 meter. Gedungnya memiliki sembilan lantai dengan enam tipe kamar, yang totalnya berjumlah 191 unit.
Inisiasi pembangunannya dilakukan dalam groundbreaking tahap pertama pada September 2023, yang punya total nilai investasi Rp 23,1 triliun. Selain Konsorsium Nusantara, investor lain yang masuk di tahap pertama pun terdiri dari RS Abdi Waluyo, PSSI, dan Yayasan Innonpark.
RS Hermina Nusantara
Selain Swissotel Nusantara, RS Hermina Nusantara jadi fasilitas publik lain yang kini sudah tersedia di IKN. Proses groundbreaking-nya pun hanya berselang hari setelah Hotel Nusantara, yakni pada 1 November 2023.
Rumah sakit perdana di IKN milik PT Medikaloka Hermina Tbk ini dibangun dengan delapan lantai, di atas lahan seluas 20.718 meter persegi.
Dengan modal investasi Rp 650 miliar, pembangunan RS Hermina Nusantara rampung dengan dilakukannya acara soft opening pada Agustus 2024 silam.
Direktur RS Hermina Nusantara Stefanus Doni mengutarakan, secara masterplan rumah sakit tersebut nantinya akan memiliki 200 tempat tidur untuk 8 lantai.
"Tapi itu melihat situasi perkembangan di IKN. Saat ini memang sampai lantai 6. Dan sekarang tempat tidur yang eksisting sekarang 50. Dan sekarang pengerjaan untuk menambah dari 50 menjadi 100 (tempat tidur). Januari (2025) akhir targetnya selesai," jelasnya beberapa waktu lalu.
Sebagai informasi, inisiasi pembangunan RS Hermina Nusantara dilakukan dalam groundbreaking tahap kedua di November 2023. Total investasi yang tertampung pada tahap itu senilai Rp 13,1 triliun.
Dengan melibatkan 9 investor, mulai dari RS Hermina, Pakuwon Group, Jakarta Intercultural School (JIS), Mayapada Hospital, Astra Internasional, Kementerian Perhubungan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia, dan PLN.
Advertisement
27 Rusun ASN Siap Diresmikan
Menteri Maruarar Sirait menyatakan, sebanyak 27 tower dari total 47 Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN telah rampung dan siap diresmikan.
"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Ara, Rabu (22/1/2025).
Ditambahkannya, untuk 20 tower rusun ASN lainnya juga akan diselesaikan hingga akhir 2025. Dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.
Ara mengatakan, untuk 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima. Pihaknya juga telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.
"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," imbuhnya.
Paket Pekerjaan Rusun ASN
Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.
Selanjutnya, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, serta Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.
Selain pembangunan tower untuk ASN, Ara melanjutkan, pemerintah juga telah menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri.
"Kami laporkan di IKN kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," tuturnya.
Berdasarkan data terakhir pada Desember 2025 lalu, progres konstruksi 47 tower Rusun ASN dan Hankam tersebut saat ini sudah mencapai 91,36 persen.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, meminta kepada kontraktor dan konsultan yang terlibat untuk terus berkomitmen menyelesaikan pekerjaan.
Dikatakan Iwan, terlepas dari penundaan pemindahan ASN atau PNS ke IKN pada 2024, pemanfaatan rusun di IKN tersebut sudah dimulai oleh berbagai pihak.
"Seperti untuk acara-acara kenegaraan yang dimanfaatkan oleh tamu dari berbagai institusi, termasuk oleh Otorita IKN," ujarnya beberapa waktu lalu.
Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar menambahkan, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. "Saat ini progress keseluruhan pembangunan 47 Tower Rusun tersebut sudah sebesar 91,36 persen," imbuhnya.
Tawarkan 490 Persil Lahan
Tak berhenti sampai di situ, Otorita IKN pun masih menawarkan sebanyak 490 persil lahan atau bidang tanah sebagai peluang investasi di kawasan utama IKN.
"Sampai 2028 kita masih punya lahan, karena investasi ini invest di lahan yang utama. Lahan ini kemudian mereka bangun, ini ada 490 persil. Itu terdiri dari macam-macam," terang Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 bidang tanah diperuntukan bagi UMKM. Dengan rincian, 66 persil merupakan Hak Pengelolaan (HPL) OIKN, dan 33 Persil masih tersedia bagi swasta murni.
"Ada yang ukuran kecil, sekitar 1-2 ha ke bawah. Ini bisa diraih oleh UMKM. Jadi investasi di IKN ini terbuka untuk semua, UMKM juga bisa dengan skala kecil-kecil," jelas Agung.
Selain itu, ada pula 126 persil lahan peluang investasi swasta murni. Itu bisa dibangun untuk hunian vertikal, kantor swasta, komersial niaga, hingga fasilitas umum seperti tempat ibadah dan sekolah.
"Masih ada juga yang lain, 126 (persil) ini yang lainnya yang juga mungkin tidak hanya berupa komersial, tapi ini bisa dilakukan investasi swasta murni, karena ada sekolah di situ, fasilitas kesehatan, masjid, dan macam-macam," jelasnya.
Kemudian, tersedia 265 bidang tanah yang potensial untuk dilakukan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk sektor hunian dan sumbangan.
"Terakhir, ada 265 persil, ini untuk yang sifatnya membangun hunian dengan yang sifatnya KPBU. Jadi enggak murni investasi swasta, tapi pemerintah akan chip in juga, akan share risiko," kata Agung.
Berdasarkan data tersebut, Agung meyakini kucuran investasi akan terus masuk ke proyek IKN. Terlebih, ia pun menjanjikan harga tanah yang masih sangat murah untuk para investor, berkisar antara Rp 100-800 ribu per meter persegi.
"Dan kita yakin sampai 2028 ini akan laku nih. Kalau enggak saya selalu bilang nih, mereka semua berbondong-bondong karena saya katakan, Senin harga naik kalau enggak nih. Saya yakin ini akan menarik, dan sudah ngantre nih (para investor)," tuturnya.