Sukses

Awas, Terjerat Pinjol Bikin Susah Ikut KPR Subsidi

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon LP Napitupulu, menyebut salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh para calon debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi adalah masalah terkait pinjaman online (pinjol).

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon LP Napitupulu, menyebut salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh para calon debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi adalah masalah terkait pinjaman online (pinjol). Hal ini menjadi sorotan karena semakin banyak aplikasi KPR yang ditolak oleh bank, khususnya BTN.

“Yang paling sering dikeluhkan teman-teman (developer) adalah pinjol. Ijin pinjol yang disampaikan teman-teman terkait dengan SLIK OJK, sehingga bahkan sudah ada yang bilang ke saya 30% aplikasi yang diajukan ke developer untuk beli rumah KPR subsidi, hari ini ditolak karena memiliki SLIK OJK merah karena pinjol,” kata Nixon dalam Dialog Interaktif seri kedua Program 3 Juta Rumah, di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Nixon menjelaskan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dipatuhi. Pasalnya, SLIK berfungsi untuk mengumpulkan informasi terkait riwayat kredit dari setiap individu, dan bank-bank, termasuk BTN, wajib mengacu pada sistem ini dalam mengevaluasi kelayakan kredit. 

Alhasil salah satu kendala besar yang sering muncul adalah adanya catatan buruk pada SLIK OJK, yang seringkali disebabkan oleh utang yang muncul dari penggunaan pinjaman online.

Nixon menambahkan, meskipun banyak orang yang hanya meminjam sejumlah kecil uang seperti Rp 200 ribu, namun pinjaman online tersebut tetap tercatat dalam sistem dan bisa membuat status SLIK menjadi merah.

Hal ini memengaruhi keputusan bank untuk memberikan persetujuan terhadap pengajuan KPR subsidi, karena ketentuan yang berlaku mengharuskan bank untuk mematuhi data yang tercatat dalam SLIK OJK.

"Jadi itu juga menjadi, padahal saldonya kadang-kadang cuma 200 ribu gitu ya. Cuma bank harus menghormati SLIK OJK sehingga kami tidak bisa menyetujui. Karena memang ketentuannya clear,” jelasnya.

Hambat Calon Debitur KPR

Tantangan ini bukan hanya menghambat calon debitur dalam memperoleh rumah subsidi, tetapi juga menunjukkan dampak yang lebih luas dari maraknya pinjaman online yang belum terkontrol dengan baik. Banyak pihak, baik dari sektor keuangan maupun masyarakat, berharap adanya regulasi yang lebih ketat terhadap pinjaman online untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa data SLIK OJK mencerminkan keadaan finansial yang lebih akurat.

Nixon pun mengingatkan pentingnya kesadaran konsumen terhadap penggunaan pinjol dan pengelolaan kredit secara bijak, agar mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengakses fasilitas pembiayaan rumah, terutama yang bersubsidi.

2 dari 3 halaman

Bangun 800 Ribu Rumah, BTN Butuh Suntikan Modal Besar

PT Bank Tabungan Negara (BTN) siap membangun 800 ribu hunian untuk mendukung program 3 Juta Rumah Rakyat milik Prabowo Subianto. Namun, BTN perlu suntikan pendanaan untuk mewujudkan target besar tersebut.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, jika BTN diberikan kesempatan pendanaan yang cukup maka bank yang memiliki segmentasi di perumahan ini tidak akan kesulitan membangun 800 ribu rumah.

"Nah, kalau pendanaannya tidak mencukupi bagaimana BTN bisa?" ujar Erick saat meninjau proyek hunian Transit Oriented Development (TOD) Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, dikutip Kamis (28/11/2024).

Erick Thohir menambahkan, salah satu terobosan untuk mewujudkan program 3 Juta Rumah Rakyat melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tenornya akan diperpanjang hingga 30 tahun. Selain itu, ia juga mengusulkan konsep hunian apartemen dengan harga terjangkau Rp 270 jutaan di tengah keterbatasan lahan.

"Contoh di tempat hari ini, perumahan rakyat versi apartemen lah yang harganya Rp 270 jutaan," kata Erick Thohir.

 

3 dari 3 halaman

Lahan Milik PT KAI

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menambahkan, lahan milik PT KAI di sepanjang Stasiun Tanjung Barat hingga Stasiun Manggarai, Jakarta, dapat difungsikan untuk lokasi pembangunan program 3 Juta Rumah Rakyat. Optimalisasi lahan ini untuk mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan.

"Kita ke Tanjung Barat, kemudian Manggarai. Jadi ada beberapa titik kita mau lihat, kita akan memetakan peluang, masalah, dan kesiapan. Karena banyak tanah negara yang ideal tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini," ucapnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com