Sukses

Realisasi Pembiayaan APBN untuk Bangun IKN Sentuh Rp 68,59 Triliun, Buat Apa Saja?

Kementerian PUPR sedang membangun sarana dan prasarana dasar guna menunjang pembangunan IKN.Saat ini ada sekitar 89 pekerjaan paket konstruksi.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyebutkan, penggunaan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp68,59 triliun. Pengerjaan nilai proyek IKN yang sedang berlangsung itu diatribusikan ke dalam 89 paket pekerjaan konstruksi.

Saat ini, perkembangan pembangunan infrastruktur fisik IKN mencapai 42,45 persen.

"Kementerian pekerjaan umum sedang membangun sarana dan prasarana dasar guna menunjang pembangunan IKN dengan total dana sampai saat ini sebesar kurang lebih Rp 68,6 triliun yang didistribusikan ke dalam 89 paket pekerjaan konstruksi," tutur Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga dalam acara webinar Kesiapan Pembangunan Infrastruktur IKN di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat,  Senin (26/2/2024).

Danis merinci penggunaan APBN tersebut meliputi pembangunan istana negara tempat berkantor presiden di IKN. Adapun progres pembangunan istana negara di IKN mencapai 56,371 persen.

"Jadi, sudah sekitar 56 persen itu ya istana negara," ucap Danis menekankan.

Kemudian penggunaan APBN juga meliputi kawasan perkantoran hingga kompleks perumahan menteri. Selain itu, APBN Juga digunakan untuk pembangunan waduk dan  jaringan instalansi  air minum.

Danis menambahkan, uang APBN juga dipakai untuk pembangunan jalan tol seksi 3B yang merupakan akses utama menuju IKN. Adapun perkembangan pembangunan fisik jalan tol seksi 3B mencapai 70 persen.

"Selain dari infrastruktur yang dibangun oleh kementerian PUPR,  juga saya informasikan Anda juga dari ESDM melalui PLN, kemudian dari Pertamina untuk gas, kemudian dari eh Telkom fiber optik nah itu dilakukan juga," ujar Danis.

 

 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 5 halaman

Pejabat Pemerintah di IKN Tak Dapat Mobil Dinas, Wajib Naik Angkutan Umum

Sebelumnya diberitakan, pemerintah benar-benar menjadikan IKN Nusantara sebagai kota ramah lingkungan. Salah satu yang dicanangkan adalah mobilitas penduduk IKN 80 persen menggunakan angkutan umum.

Tidak hanya itu, IKN juga akan dipenuhi dengan kendaraan listrik, mulai dari mobil listrik hingga motor listrik. 

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim, sebagai bagian mendukung green city, pejabat pemerintah yang tinggal di IKN bahkan tidak memperoleh jatah mobil dinas.

"Pejabat pemerintah tidak akan punya mobil dinas resmi. Memang sebagai konsistensi dari kebijakan public transport sebagai moda utama untuk bermobilitas di IKN akhirnya sampai to the point kita, pemerintah di sana pun harus memberikan contoh," ungkapnya, Jumat (23/2/2024).

Presiden dan Menteri

Nantinya, di IKN, APBN hanya menganggarkan mobil dinas untuk Presiden dan Menteri. 

"Biasanya di pemerintah kan ada mobil dinas, tapi di IKN tidak akan ada mobil dinas, kecuali presiden dan menteri. (Pejabat) sisanya harus menggunakan transportasi publik," jelas Silvia.

 

3 dari 5 halaman

IKN Bakal Punya Transportasi Canggih, Ini Salah Satunya

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut kereta canggih otonomos di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam kajian pemerintah. Menyusul, pusat pemerintahan itu yang bakal mengadopsi banyak transportasi canggih.

Adita mengatakan hal ini sudah keluar dalam diskusi yang dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Termasuk usulan nantinya ada trem di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Dari pak Menhub ada diskusi mengenai ART (Autonomous Railway Transport), seperti trem untuk inner-nya IKN, itu juga ada beberapa diskusi ke arah situ," kata dia saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, ditulis Selasa (14/11/2023).

Kendati begitu, Adita menegaskan kalau usulan itu masih dalam kajian. Hal ini mencakup juga kebutuhan dan teknologi yang akan digunakan kedepannya.

"Tapi sekali lagi ini masig harus dikaji. Tapi dilihat dari kebutuhan, radius, teknologinya, sepertinya ART jadi opsinya juga untuk di dalam IKN. Iya disitunya, itu yang masih dibahas. Tetapi, untuk yg lain-lain kita masih liat dulu, yang paling tepat yang mana. Disesuaikan sama kondisi daerah," paparnya.

Kereta GantungAdita mengatakan, ada kajian juga terkait pembangunan kereta gantung di IKN. Pembahasan ini dilakukan dengan seluruh pihak terkait.

"Kita juga pernah coba jajaki kereta gantung dan sebagainya, tapi sekali lagi perlu penjajakan lagi, dibahas sama K/L terkait, termasuk sama Bappenas, PUPR, Otorita (IKN). Jadi, masih dalam pembahasan," tutur dia.

 

4 dari 5 halaman

Swasta Mau Groundbreaking Lagi Investasi di IKN Nusantara, Ini Proyeknya

Sebelumnya diberitakan, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan groundbreaking investasi swasta kelima pascapemilu yang melibatkan sektor perbankan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

"Bagi OIKN setelah pemilu sebenarnya tetap Presiden RI Joko Widodo, jadi kami di bawah komando beliau sebagai pemimpin terus mendorong maju untuk pembangunan, dan dalam waktu dekat strateginya adalah groundbreaking yang sudah empat kali dilanjutkan dengan groundbreaking kelima," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.

Agung mengatakan, groundbreaking investor swasta yang kelima dalam beberapa waktu lagi di mana OIKN mendorong sektor perbankan dalam groundbreaking kali ini.

"Kalau orang berkata bahwa IKN ini cuma ibu kota untuk pemerintahan, tentu tidak. IKN ini juga untuk sektor swasta terutama yang bergerak di finansial. Jadi bank-bank masuk ke IKN untuk mulai membangun kantornya di mana di sana sudah ada Bank Indonesia yang sedang membangun kantornya di mana progres pembangunannya sudah mencapai 14 persen," katanya.

5 dari 5 halaman

Pembangunan Gedung

Kemudian Gedung LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) di IKN juga sedang dibangun, dan nanti disusul oleh Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bersama bank-bank membentuk mini financial center.

"Jadi ini merupakan strategi jangka paling pendek," kata Agung.

Setelah itu pada Agustus 2024, upacara HUT Kemerdekaan RI digelar di IKN dan upacara kemerdekaan ini menjadi simbol tonggak bagi bangsa Indonesia untuk memulai IKN sebagai ibu kota baru negara. Pada Agustus bukan lagi groundbreaking yang OIKN akan lakukan, tetapi topping off di mana hotel-hotel yang dibangun IKN sudah beroperasi.

"Terakhir pada 20 Oktober 2024, kita akan dengan senang hati menyambut transisi kepemimpinan dari Presiden RI Joko Widodo kepada presiden selanjutnya yakni Presiden ke-8 RI, karena IKN ini bukan cita-cita Presiden Jokowi semata dan IKN merupakan cita-cita Presiden Pertama RI Ir Soekarno yang diwujudkan dengan kemampuan eksekusi Presiden ke-7 RI yakni Jokowi dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden ke-8 RI untuk masa depan," kata Agung.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.