1,7 Juta Tenaga Honorer Bakal Diangkat ASN, Pengamat: Awas Anggaran Membengkak

Aksi Demo Honorer Lintas Profesi di Depan DPR — Mereka menuntut agar pekerja honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komisi II DPR RI sepakat untuk mengangkat seluruh tenaga honorer di pemerintah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2024 ini. Estimasi total tenaga non ASN yang masih ada saat ini mencapai 1,7 juta orang.

Keputusan itu diungkapkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, pada Rabu (17/1). Dia mengatakan, tersisa sekitar 1,7 juta tenaga honorer di 2023.

"Kan ada kurang lebih 100 ribuan juga yang belum diterima. Oleh karenanya tadi (formasi PPPK di CASN 2024) jumlahnya 1,7 juta. Mustinya 1,6 juta. Karena ada sisa 100 ribu yang kemarin belum masuk di dalam formasi itu," kata Menpan RB Azwar Anas, dikutip Jumat (19/1/2024).

Perihal rencana pemerintah ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisaksi, Trubus Rahadiansyah berpendapat bahwa jumlah tenaga honorer saat ini sudah cukup untuk memenuhi angkatan kerja ASN, mengingat di tahun lalu saja masih ada 100 ribu pendaftar yang belum diterima.

“Kalau sekarang jumlah ASN di tambah (1,7 juta) berarti untuk mencukupi kebutuhan tenaga ASN yang sebelumnya kurang,” unar Trubus kepada Liputan6.com, Jumat (19/1/2024).

Namun yang menjadi perhatian, adanya bidang-bidang di kantor pemerintahan yang terpaksa dikosongkan, atau sepi peminat.

Selain itu, Trubus juga mengingatkan bahwa penambahan ASN berarti akan ada kenaikan anggaran dalam APBN.

“Sekarang jumlah ASN itu 4,7 juta, anggaran yang dikeluarkan untuk mereka sudah di kisaran Rp. 400-500 triliun, berarti kalau ditambah lagi anggaran akan membengkak ke Rp.100-200 triliun,” jelasnya.

Trubus lebih lanjut mengatakan, Pemerintah juga perlu memperhatikan rencana memberlakukan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), di mana kebutuhan ASN sektor digital cukup tinggi untuk mewujudkan program tersebut.

Adapun saran untuk mempertimbangkan merekrut ASN yang memiliki keahlian di bidang pertanian. Hal itu guna memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri, mengingat besarnya dampak inflasi terhadap harga bahan makanan.

“Jadi (pengangkatan ASN) tidak terfokus di administrasi saja, tapi juga mengenai tenaga-tenaga pertanian, perkebunan, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan pangan dan tidak impor terus,” ujar Trubus.