Agenda Iklim Sulit Dicapai Tanpa Implikasi Ekonomi

Menteri keuangan Sri Mulyani saat di wawancarai oleh liputan6 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/3/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan bahwa agenda iklim tidak bisa dicapai tanpa menimbulkan implikasi ekonomi. Maka dari itu, pendanaan merupakan hal yang sangat penting dan esensial untuk menjalankan transisi energi.

“Transisi energi tidak mudah, karena kebutuhan pembangunan pasti meningkat dan tidak kemudian kita (semata-mata) mematikan batu bara dan ganti ke renewable energy tanpa menimbulkan implikasi finansial, ekonomi, sosial, dan bahkan politik,” kata Sri Mulyani dalam diskusi Bank Dunia bertajuk Climate Change and Indonesia's Future: An Intergenerational Dialogue yang disiarkan pada Senin (27/11/2023).

“Yang terjadi dalam kebijakan publik dan situasi personal pun kalau kita ingin menggapai cita-cita pasti ada konsekuensinya,” tambah nenkeu.

Sri Mulyani mengungkapkan, ia sudah bertemu dengan berbagai investor agar taksonomi energi hijau dan penghentian PLTU batu bara di dalam negeri bisa didanai oleh pasar modal. Namun memang, untuk mengubah yang sudah ada saat ini dan mencari investor yang fokus pada energi bersih masih sulit.

"Saya akui sampai minggu lalu saya di San Fransisco saya bertemu dengan beberapa investor dan fund manager besar itu tidak mudah,” bebernya.

Indonesia sendiri memiliki kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JETP) pada KTT G20 di mana Indonesia akan menerima komitmen pendanaan senilai USD 20 miliar atau Rp 330 triliun dana dari sektor publik dan sektor swasta global.

Dalam komitmen ini, Indonesia berupaya mengurangi emisi hingga 290 megaton CO2 pada 2030.

“Untuk itu diperlukan banyak sekali pendanaan terutama untuk pensiun bata bara, akselerasi transformasi ke renewable, juga mendukung komunitas yang terdampak akibat transformasi ini,” jelas Sri Mulyani.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Kejar Nol Emisi 2060, Wamen BUMN: Rumusnya Bagus, Eksekusinya Pusing

Sebelumnya, Pemerintah meneken target ambisius untuk mengurangi emisi karbon sebesar 31,9 persen di 2030 dan nol emisi karbon di 2060. Ambisiusnya target ini disebut memerlukan langkah detail dalam implementasinya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menyampaikan target ini tertuang dalam enhanced nationally determined contribution (E-NDC) Indonesia. Target ini perlu dikejar dengan model yang telah dirancang kedepannya.

"Ini target yang tidak mudah, tadi saya sampaikan ke bu Tina (Jubir Menteri Investasi Tina Talisa), rumusnya bagus, tapi yang eksekusi pusing, jadi kita harus benar-benar membuat rencana yang sangat detail dan sangat executable," ungkapnya dalam HSBC Summit 2023, di St Regis, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Tiko menyampaikan, pelaksana dari target ini salah satunya adalah korporasi, dimana BUMN ikut terlibat didalamnya. Untuk mengejar itu, pihaknya telah menyusun 5 inisiatif strategis.

Pertama, merumuskan cara untuk membuat pembangkit listrik tenaga uap bertenaga batu bara menjadi lebih bersih. Caranya dengan sistem co-firing, menggunakan bio massa, hingga bahan bakar gas.

"Sehingga kita tidak terburu-buru me-retier coal kita tapi bagaimana menghasilkan coal tapi dengan clean coal dan menurunkan emisi (gas) rumah kaca-nya," jelas dia.

Kedua, dengan membidik penurunan emisi di sektor transportasi. Caranya, dengan mendorong pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan. Ini dituangkan lewat biodiesel dengan kadar B35 dan campuran bioetanol di Pertamax Green 95.

"Dan juga ke depan sustainable aviation fuel untuk pesawat yang beroperasi di Indonesia," kata Tiko.

3 dari 3 halaman

Inisiatif Lainnya

Ketiga, pemanfaatan luasan hutan Indonesia yang bisa menyimpan karbon. Keempat, langkah ini diikuti dengan dirilisnya bursa karbon sebagai sarana perdagangan karbon dengan unit efek. Dia berharap, pihak swasta juga bisa ikut terlibat dalam perdagangan karbon ini.

"Nah ini kita harapkan juga menjadi satu katalis yang diharapkan para private secror juga boleh melihat kemungkinan untuk karbon ini di trading di Indonesia dan tentunya bisa di sertifikasi di level Global," bebernya.

Kelima, meningkatkan baura energi baru terbarukan (EBT). Dimana salah satu BUMN yang memegang peran penting adalah PT PLN (Persero), untuk mendorong implementasi bauran energi bersih.

"Bagaimana cara kita melalui PLN meng-accelerate bagaimana pembangunan daripada 70 persen renewable akan masuk onstream selama satu dekade ke depan dengan berbagai komposisi hydro, solar, wind, geothermal dam sebagainya," pungkasnya.

INFOGRAFIS JOURNAL_ Berbagai Polusi Berdampak pada Perubahan Iklim (Liputan6.com/Abdillah)

Gelombang Panas Terjang India

Seorang anak berjalan melewati area yang tersapu air setelah bendungan jebol di Desa Kamuchiri Mai Mahiu, Kabupaten Nakuru, Kenya, Senin 29 April 2024. (AP Photo/Patrick Ngugi)

Tunggul pohon terlihat di sebidang tanah yang telah dibuka untuk perkebunan jagung di Mandar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Minggu, 21 April 2024. (AP Photo/Yusuf Wahil)

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
ekonomi
Bisnis
Ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.
Lihat Selengkapnya
ekonomi
Perubahan Iklim
Climate Change
Menkeu
#Liputan6 Climate Project
Transisi Energi