Sukses

BP Tapera Sudah Salurkan 226 Ribu Unit Rumah Subsidi Senilai Rp 18 Triliun per September 2023

BP Tapera sudah menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) BP Tapera sebanyak 166.883 unit

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengelola Tabungaj Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) BP Tapera sebanyak 166.883 unit senilai Rp 18,91 triliun per September 2023. Capaian ini membuat BP Tapera pede bisa mencapai target di akhir tahun 2023 ini.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto membidik jumlah penyaluran dana FLPP hingga akhir 2023 bakal mencapai 229 ribu unit. Angka ini lebih tinggi dari realisasi FLPP 2022 dengan 226 ribu unit senilai Rp 25,15 triliun.

“Kami optmitistis target FLPP tahun ini tercapai. Kami akan kebut penyaluran kuartal IV tahun ini lewat koordinasi dengan perbankan,” kata Adi dalam diskusi Peran BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan yang digelar Forum Peduli Rumah Rakyat (FPPR) di Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Adi menegaskan, para prinsipnya, kebutuhan pembiayaan rumah masih sangat besar. Buktinya, Compounded annual growth rate (CAGR) atau dikenal dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan penyaluran dana FLPP BP Tapera mencapai 27,42 persen selama 2020-2023. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat menjangkau BP Tapera atau sebaliknya.

Bunga 5 Persen

Dia menegaskan, BP Tapera memberikan pembiayaan perumahan melalui dana Tapera dan FLPP. Pembiayaan dana tapera terdiri atas kredit pemilikan rumah (KPR), kredit bangun rumah (KBR), dan kredit renovasi rumah (KRR), dengan suku bunga kompetitif 5 persen.

Dalam KPR, tenor pembiayaan BP Tapera mencapai 35 tahun untuk sarusun dan 30 tahun untuk rumah tapak, sedangkan KBR 20 tahun, dan KRR 10 tahun. Sementara itu, bunga KPR dana FLPP yang disalurkan BP Tapera 5 persen dan tenor 20 tahun.

Menurutnya, sumber dana tapera adalah dana peserta, terdiri atas hasil penghimpunan peserta, hasil pemupukan simpanan peserta, hasil pengembaliian kredit, dan hasil pengalihan aset tabungan perumahan pegawai. Kemudian, dana lainnya, seperti wakaf, dan dana FLPP.

"Peserta tapera ada dua, yakni didaftarkan perusahaan atau ASN dan pekerja mandiri. Tahun ini, BP Tapera menargetkan menjadi 30 ribu peserta mandiri dengan target penyaluran FLPP 50 ribu," ujar dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pengelolaan Dana

Dia menambahkan, dana peserta kemudian dikelola berdasarkan kontrak dana pengelolaan tapera (KPDT) oleh bank kustodian (BK). Selanjutnya, BK dalam rangka pemupukan dana tapera bekerja sama dengan manajer investasi untuk melakukan kontrak investasi kolektif (KIK).

Instrumen investasinya adalah yang berisiko rendah, seperti pasar uang, obligasi, surat berharga perumahan, dan investasi lain yang aman dan menguntungkan.

“MI pengelola dana KIK tapera adalah Bahana, Batavia Prosperindo, BNI Asset Management, Mandiri Investasi, Danareksa Investment Management, Schroders, dan Manulife Investment Management. Selanjutnya, BP Tapera memberikan informasi jumlah saldo tabungan, jumlah unit pernyataan dan NAB per unit,” kata dia.

Dia mencatat, nilai aktiva bersih/unit penyertaan (NAB/UP) terus naik sejak diluncurkan pada 14 Juni 2021. Waktu itu, NAB/UP mencapai Rp 1.000, sedangkan per 29 September 2023 mencapai Rp 1.075 dengan NAB Rp 7,21 triliun. Artinya, imbal hasil KDPT sejak peluncuran pada 2021 mencapai 7,53% (net), di atas deposito Himbara sebesar 2,78% (gross).

Sementara itu, KDPT syariah dirilis pada Februari 2022 dengan NAB/UP Rp 1.000. Per 29 September 2023, NAB/UP mencapai Rp 1.052, sedangkan NAB Rp 505,7 miliar. Imbal hasil (net) mencapai 5,23%.

Adi menambahkan, BP Tapera juga menerima peralihan dana dari Bapertarum dengan peserta 5,04 juta senilai Rp 11,8 triliun per Desember 2020. Dari jumlah itu, berdasarkan penelahaan BP Tapera, peserta pensiun-ahli waris 1,02 juta senilai Rp 2,69 triliun, sedangkan peserta aktif 4,02 juta senilai Rp 9,18 triliun.

 

3 dari 3 halaman

Konsep BP Tapera

Sementara itu, Ekonom senior Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip menilai konsep yang BP Tapera cukup baik. Tentunya dibarengi dengan beberapa poin pertimbangan.

“Jadi, konsep tapera ini sebenarnya konsep pengembangan likuiditas perumahan yang cantik, dengan beberapa pertimbangan,” tegas dia.

Pertama, dia menerangkan, tapera menggabungkan antara konsep pembiayaan dan tabungan hari tua. Kedua, tapera menggabungkan konsep gotong royong dan kemandirian. Ketiga, tapera menggabungkan konsep tabungan jangka panjang yang match dengan pembiayaan perbankan.

"Konsep tabungan pada tapera yang bersifat jangka panjang ini cocok dengan karakteristik pembiayaan perumahan yang bersifat jangka panjang pula. BP Tapera tidak menyalurkan pembiayaan kepada peserta, melainkan oleh bank pelaksana pembiayaan," ungkapnya

"Dalam konteks ini, kerja sama BP Tapera dengan bank pelaksana menjadi solusi atas masalah mismatch yang dialami perbankan. Berdasarkan uraian ini, BP Tapera dapat berperan penting dalam ekosistem pasar keuangan,” pungkas Sunarsip.

Benahi Data Backlog

Data valid mengenai orang yang belum punya rumah pertama atau backlog tengah jadi persoalan yang jadi sorotan pemerintah. Mengingat, data terakhir per 2021 mencatat ada 12,7 juta unit backlog.

Guna memetakan data backlog tersebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) turut ambil bagian. Salah satunya dengan menggandeng Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah.

"Backlog-nya berapa, dimana, jadi tadi diawal saya singgung soal pentingnya ekosistem, ada peranan pemda disana," ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam sesi diskusi di Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Langkah kerja sama itu, diharapkan mampu memetakan lokasi-lokasi backlog rumah di Indonesia. Dengan menggandeng Pemda, bisa dibilang akan ada penguatan data.

"Kami kerja sama dengan DJPI bantu pemda untuk me-mapping backlog nanti pernan pemda sediakan dana dan akan bisa secara sistematis membuat roadmap backlog per provinsi atau pemkot," ujar dia.

Dana ini, kata dia, diarahkan untuk menyediakan rumah, dan harapannya lewat skala pemerintah daerah, angka backlog bisa cepat berkurang. Tapi, Adi menegaskan kalau hal ini tak melulu bergantung pada dana APBN, perlu juga ada sumber lainnya.

"Kalau dananya kurang, kan di daerah ada BUMN, BUMD, dengan pendekatan itu semoga bisa ciptakan equilibrium tadi," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.