Kabar Terbaru Revisi UU Tapera, Sudah di Tahap Ini

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memastikan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tengah menunggu jadwal pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan untuk revisi UU Tapera.

Komisioner Badan Pengelola Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan naskah akademik telah rampung disusun dan sudah sampai di meja DPR. 

“Ya kita support saja dari sisi naskah akademik ini kemudian melakukan diseminasi dengan multi-stakeholder ya untuk memperkuat kajian naskah akademiknya,” katanya di kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (16/4/2026). 

Heru menambahkan, setelah revisi undang-undang disahkan, pemerintah akan menyiapkan berbagai aturan turunan, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga regulasi di tingkat badan baru yang akan dibentuk.

Ia juga menyebutkan, proses pembahasan di Kementerian Hukum telah selesai dan draf aturan sudah masuk ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dengan posisi tersebut, tahapan selanjutnya tinggal menunggu proses legislasi di parlemen.

“Begitu undang-undangnya disahkan kan nanti, aturan turunannya harus sudah disiapkan juga PP (Peraturan Pemerintah)-nya, aturan menteri terkait, sampai ke aturan badan, badan yang baru nantinya yang akan dilahirkan dari undang-undang itu,” ungkapnya.

Selain itu, BP Tapera telah melakukan sosialisasi kepada sejumlah asosiasi serikat pekerja terkait perubahan skema iuran yang kini dirancang tidak lagi wajib. Untuk pengelolaan dana, Heru memastikan mekanisme tetap melalui perbankan, dengan penentuan bank mitra dilakukan melalui proses evaluasi kelayakan.

“Itu (iuran Tapera) juga prinsipnya dengan konsep baru, yang tidak lagi wajib tapi berdasarkan kontraktual, itu serikat pekerja dukung,” ujarnya.