Anggaran Pendidikan Naik Lagi, Kini Digelontorkan Sri Mulyani Segini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan anggaran pendidikan 2023 yang dikucurkan dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp612,2 triliun difokuskan untuk pendidikan dasar. Anggaran pendidikan tersebut berasal 20 persen dari APBN, yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

"Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp612 triliun atau sekitar USD 40 miliar. Sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah," kata Sri Mulyani dalam acara konferensi internasional bersama UIL (The UNESCO Institute for Lifelong Learning) hadir secara online, Rabu (5/7/2023).

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah, Selasa (30/8/2022), Menkeu menyebut anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp608,3 triliun. Namun kini ditingkatkan menjadi Rp 612 triliun.

Jika dilihat kebelakang, anggaran pendidikan tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan pembiayaan sebelumnya sebesar Rp574,9 triliun, sehingga terjadi peningkatan 5,8 persen.Bendahara negara ini mengungkapkan anggaran pendidikan ditingkatkan karena komposisi demografi Indonesia dibidang pendidikan masih tergolong rendah, apalagi untuk anak di usia muda.

Adapun dalam 20 tahun terakhir, Menkeu menegaskan bahwa prioritas pendidikan Indonesia semakin meningkat. Pemerintah pun tertantang untuk meningkatkan pembangunan sekolah-sekolah di daerah. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dimana semua anak di Indonesia layak mendapatkan pendidikan dasar yang baik.

"Kami memperluas gedung sekolah melalui Kepentingan Presiden atau kami menyebutnya stay in press untuk meningkatkan akses pendidikan bagi banyak anak untuk semua anak di setiap tempat di Indonesia sejak tahun 2005," ujarnya.

Anggaran Pendidikan dari APBN

Disamping anggaran pendidikan dari APBN, Pemerintah juga memberikan hibah yang diberikan langsung kepada sekolah atau yang biasa di sebut Bantuan operasional Sekolah.

"Hal ini agar sekolah di Indonesia mampu memberikan pembelajaran lebih banyak dan juga mengelola sumber daya secara optimal. Ini juga dalam rangka meningkatkan lebih banyak sarana dan prasarana serta alat-alat pembelajaran dan multimedia, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar," jelasnya.

Kemudian, Pemerintah juga memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin dan keluarga rentan melalui program Indonesia Pintar yang dimulai sejak tahun 2014.

"Ini merupakan transfer tes agar keluarga yang tidak mampu bisa menyekolahkan anaknya, sehingga mereka akan mendapat kesempatan belajar di sekolah formal. Pada 2019 Pemerintah juga mulai membenahi cara atau modalitas belajar dengan menyediakan belajar mandiri atau Merdeka Belajar," pungkas Sri Mulyani.

2 dari 4 halaman

Anggaran Pendidikan 2023 Capai Rp 608,3 Triliun, Ini Rinciannya

Ilustrasi sekolah, siswa, murid, pelajar. (Photo by Rafael Atantya on Unsplash)

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 608,3 triliun. Alokasi 20 persen dari APBN ini ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

“Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun menggambarkan 20 persen komitmen tetap dijaga,” kata Sri Mulyani Indrawati di kompleks DPR-RI, Jakarta, Rabu (31/8).

Dia merincikan, sebesar Rp 233,9 triliun akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar. Dana tersebut untuk 20,1 juta siswa dan 976,8 ribu mahasiswa pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Selain itu, Tunjangan Profesi Guru baik untuk yang PNS maupun non-PNS juga tetap akan disediakan. Sementara itu Rp 305 triliun yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah ditujukan untuk membiayai operasional sekolah bagi 44,2 juta siswa dan untuk biaya operasional PAUD bagi 6,1 juta peserta didik.

“Kami juga akan tetap memberikan atau mengalokasikan dana cadangan pendidikan yang masuk di dalam pos pembiayaan,” kata dia.

Tak hanya itu, tahun 2023, pemerintah akan menyisihkan Rp 69,5 triliun untuk dana abadi pendidikan. Termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.

Adapun beberapa arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023, antara lain peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Caranya melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T.

Kemudian penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan. Tak ketinggalan penguatan kualitas layanan PAUD.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Sri Mulyani Ingatkan Subsidi Energi Bisa Menyalip Anggaran Pendidikan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara The New SINSW dan agenda diskusi: Let's Talk about INSW, Jumat (9/6/2023). Sri Mulyani menyebutkan Logistics Performances Index (LPI) Indonesia tahun 2023 anjlok.(Tira/Liputan6.com)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika anggaran subsidi energi bisa lebih besar dari anggaran pendidikan pada tahun ini.

Perihal anggaran subsidi ini diungkapkan bendahara negara ini saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Adapun saat ini anggaran subsidi energi telah mencapai Rp 502,4 triliun. Angka ini nyaris menyamai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 untuk sektor pendidikan sebesar Rp 574 triliun.

"Tahun 2022 (anggaran pendidikan) Rp 574 triliun, kemungkinan akan tersalip dengan anggaran subsidi energi," jelas dia.

Sri Mulyani mengingatkan jika konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus meningkat. Bila ini terus berlanjut maka anggaran subsidi energi harus ditambah.

Padahal pemerintah telah menaikkan subsidi energi tahun ini 3 kali lipat dari semula hanya Rp 158 triliun.

"Anggaran buat subsidi BBM sudah mencapai Rp 502 triliun dan kemungkinan akan terus melebihi kalau konsumsi BBM bersubsidi meningkat," tutur Sri Mulyani.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan para menteri kabinet kerja masih membahas wacana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak.

Mengingat anggaran subsidi BBM pemerintah makin terbatas meski sudah mengalokasikan anggaran Rp 502,4 triliun.

"Ada kebutuhan mendesak karena masalah keterbatasan subsidi BBM yang harus dijaga di angka Rp 502 triliun," kata Susi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/8) malam.

Susi mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan penjelasan terkait jumlah yang sudah dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Dia pun memberikan sinyal kalau APBN tidak bisa memberikan tambahan lagi untuk subsidi BBM.

Jika subsidi ditambah, besar kemungkinan tingkat konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi makin meningkat. Disisi lain harga minyak dunia juga sangat fluktuatif dengan tren yang naik.

Maka menekan harga BBM tetap sama akan berdampak pada keuangan negara karena harus membayar selisih harga ditingkat konsumen dan nilai keekonomiannya.

"Kalau Bu Menkeu kan sudah jelasin, Rp 502 triliun itu sudah keluar, itu yang dijaga. Kalau harganya jauh seperti ini nanti konsumsinya melewati," kata dia.

4 dari 4 halaman

Perhatikan Semua Aspek

Menteri keuangan Sri Mulyani saat di wawancarai oleh liputan6 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/3/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Di sisi lain, kata Susi pemerintah juga harus mempertimbangkan semua aspek dan dinamika yang berkembang sebelum mengambil keputusan soal harga BBM subsidi ini.

Ada tingkat inflasi dan daya beli masyarakat yang harus dijaga agar tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

"Banyak hal yang harus dipertimbangkan karena dampaknya akan ke inflasi, daya beli masyarakat, dampak ke perekonomian," kata dia.

Susi mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih akan memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga yang akan diajak duduk bersama mengenai hal ini.

Setelah mendengar semua masukan dari berbagai pihak, baru akan diformulasikan dalam pilihan kebijakan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com