Lantik 441 Pejabat, Menkeu Sri Mulyani Ingatkan Tantangan Kemenkeu dan Keuangan Negara Tak Bakal Makin Mudah

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun berharap seluruh jajaran yang dilantik agar mampu memberikan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan keuangan negara, serta menjaga reputasi institusi dengan baik dan bijak.

Adapun pejabat yang dilantik, antara lain Aloysius Yanis Dhaniarto menjadi Kepala Biro Advokasi, Estty Purwadiani Hidayatie menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, serta Ferdinan Lengkong sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Kemudian, Jose Arif Lukito sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara, Kusumawardhani sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Nella Sri Hendriyetty menjadi Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara, Tedy Syandriadi sebagai Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN, serta Dodok Dwi Handoko menjadi Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara.

Lalu, Agung Ardhianto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur Sekretariat Jenderal, Erawati menjadi Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Bagus Nugroho Tamtomo Putro sebagai TP Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, Yuni Wibawa menjadi Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Tengah, serta Yogi Rahmayanti sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menyepakati alokasi anggaran untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar Rp 48,35 triliun pada 2024.

"Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin anggaran Kementerian Keuangan beserta dengan seluruh catatannya, kita setujui," tutur Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, di Jakarta, Rabu, 14 Juni 2023, ditulis Kamis (15/6/2023).

Sementara itu, Sri Mulyani menuturkan, dukungan anggaran ini akan menjadi modal untuk menjalankan tugas di Kementerian Keuangan. Ia juga meminta para eselon I di bawahnya untuk bekerja sesuai linimasa (timeline) yang sudah ditentukan.

“Kami tidak ada catatan, saya rasa banyak sekali yang harus dikerjakan bahkan banyak yang timeline-nya sangat ketat sebelum RAPBN disampaikan kepada bapak Presiden, jadi ini para unit eselon I saya minta untuk betul-betul menyelesaikan dengan timeline yang ada,” ujar dia.

Di sisi lain mengenai hal fundamental seperti alokasi pensiun akan dibahas lebih lanjut. Hal ini utamanya mengenai implikasi terhadap keuangan negara.

“Namun, saya rasa timeline yang disampaikan di sini akan memberikan indikasi komitmen kita akan ke arah dari sisi roadmap tersebut,” tutur dia.

“Saya rasa semuanya sudah banyak sekali catatan yang sangat bagus yang bertujuan memperbaiki organisasi dan pengelolaan serta program serta kebijakan dari Kementerian Keuangan atas dukungan dari Komisi XI,” ujar dia.

Alokasi anggaran tersebut yakni untuk kebijakan fiskal sebesar Rp 40,23 miliar, pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 2,48 triliun, dan pengelolaan belanja negara sebesar Rp 28,74 miliar.

Kemudian pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar Rp 310,8 miliar. Anggaran yang terbesar antara lain alokasi untuk dukungan manajemen sebesar Rp 45,49 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan (kemenkeu) untuk tahun 2024 sebesar Rp 48.353.424.381.000. Sri Mulyani pun meminta agar Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja Kemenkeu senantiasa bisa menyetujui usulan tersebut.

"Mohon untuk mendapatkan persetujuan terhadap program tahun 2024 tersebut," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (12/6/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyebut anggaran itu telah termasuk dengan badan layanan umum (BLU). Sedangkan, jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, maka pagu indikatif Kemenkeu pada 2024 yang diusulkan hanya Rp 36,10 triliun.

"Jadi BLU kita ada sekitar Rp 9,3 triliun. Sementara yang di kementerian sendiri adalah Rp 36,10 triliun," ujar Suahasil.

Rencananya pagu indikatif tersebut akan dialokasikan pada 5 program, diantaranya program kebijakan fiskal Rp 40,235 miliar; pengelolaan penerimaan negara Rp 2,482 triliun; pengelolaan belanja negara Rp 28,741 miliar; pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko Rp 310,821 miliar; serta dukungan manajemen Rp 45,49 triliun.

"Total rupiah murni di Kemenkeu Rp 38,906 triliun, PNBP Rp 21,763 miliar, hibah luar negeri Rp 1,122 miliar, BLU Rp 9,423 triliun. Total pagu indikatif Kemenkeu (2024) adalah Rp 48.353.424.381.000," jelas Suahasil.

Adapun jika dirinci pagu Indikatif Kementerian Keuangan TA 2024 per fungsi terdiri dari fungsi Pelayanan Umum Rp44.708.641.982.000, fungsi Ekonomi Rp161.872.711.000, dan fungsi Pendidikan Rp3.482.909.688.000.