Sukses

Jokowi Calonkan Lagi Perry Warjiyo Jadi Gubernur BI, Ini Pesan Ketua Banggar DPR

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mencalonkan kembali Perry Warjiyo untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah membenarkan kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mencalonkan kembali Perry Warjiyo menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ada beberapa catatan darinya soal sosok yang akan memimpin bank sentral Indonesia itu kedepannya.

Said berujar kalau Bank Indonesia memiliki peran yang amat strategis. Sebut saja tugasnya memastikan tingkat inflasi terkendali. Tugas utama Bank Indonesia (BI) lainnya adalah memastikan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama global, khususnya Dolar Amerika Serikat (USD) stabil. 

"Inflasi ini menjadi urusan sangat penting, inflasi tinggi bisa menjadi malapetaka bagi sebuah pemerintahan, sebab berpengaruh langsung bagi hajat hidup rakyat banyak. Gejolak rupiah bisa membuat runyam pasar keuangan dalam negeri," kata dia dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Rabu (22/2/2023).

"Oleh sebab itu kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar yang dijalankan oleh BI, dalam rangka pengendalian inflasi dan nilai tukar sangat penting," sambung Said.

Dia memandang, BI juga bertanggung jawab untuk memastikan inklusi keuangan berjalan dengan baik. Memastikan berbagai transaksi keuangan, khususnya perihal sistem pembayaran berjalan dengan baik, aman, dan cepat. BI juga berwenang mengelola lalu lintas devisa, dan cadangan devisa negara. 

Terbaru, melalui Undang Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ditegaskan, keseluruhan tugas dan kewenangan BI dalam menjalankan kebijakan makrorudential harus juga diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 

"Peran ini meniscayakan adanya tuntutan harmoni dengan berbagai otoritas lainnya, terutama yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSS) yang beranggotakan Menkeu, OJK, dan LPS," urainya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pertimbangan

Lebih lanjut, politisi PDU Perjuangan itu menyebut sosok Gubernur BI harus memiliki keselarasan sengan KSSK. Kemudian, juga punya kedekatan dengan Menteri Keuangan, Komisioner OJK, hingga LPS.

Syarat ini dipandang penting mengingat adanya tantangan perkembangan ekonomi kedepannya yang dinilai tak akan mudah. Diketahui, banyak prediksi kalau ekonomi global masih akan sulit kedepannya, sama halnya dengan Indonesia yang masuk ke tahun politik.

"Sehingga dibutuhkan Gubernur BI yang bisa memastikan ekonomi kita tetap tumbuh berkelanjutan. Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini," kata dia.

Dia melihat peran BI sangat besar dalam berbagi beban (burden sharing) dengan menyerap SBN melalui private placement. BI yang bisa diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi. BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Perry, kata dia, sudah memiliki hal tersebut yang menjadi modal baik kedepannya.

"Kita saat ini membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa sigap, dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga. Kita butuh sosok Gubernur BI yang bisa membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti menghadapi pandemi covid19 tahun 2020-2021 lalu," urainya.

 

3 dari 3 halaman

Pertimbangan Lainnya

Kemudian, tugas penting lainnya bagi Gubernur BI adalah memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara. Pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak multiplayer pada ekonomi nasional. Agenda ini yang perlu diperkuat ke depan. 

"Kita juga membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR, terutama kepada Pimpinan DPR, terkhusus Ibu Ketua DPR, alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran dan Komisi XI DPR. Kemampuan ini dibutuhkan oleh Gubernur BI agar dalam menjalankan tugas tugas strategis BI secara teknokrasi juga mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR, dan selama lima tahun ini Gubernur BI juga telah mendapatkan dukungan cukup oleh DPR," papar Said.

Terakhir, sosok Gubernur BI haruslah yang memiliki jaringan internasional. Hal ini akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia. Kepercayaan ini sangat penting sebab pasar keuangan kita belumlah dalam.

"Sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita. Agenda ini perlu diperkuat oleh Gubernur BI kedepan," pungkas Said Abdullah.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.