Sukses

Subsidi Energi Tak Ditambah, Harga BBM Kapan Naik?

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengendalian Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan kuota BBM subsidi akan habis pada Oktober atau November 2022. Sedangkan pemerintah memberi sinyal tidak akan lagi menambah anggaran kompensasi dan subsisi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, Subsidi energi termasuk subsidi BBM sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 Sebesar Rp 502 triliun. Keputusan tersebut sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau subsidi kan sudah diketok itu sama DPR yang Rp 502 triliun," kata Susiwijono di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/8).

Susi memberikan sinyal, pemerintah tidak akan menambah anggaran untuk subsidi BBM. Mengingat anggaran yang disiapkan APBN dinilai sudah cukup untuk menahan harga BBM dari nilai keekonomiannya.

"Space APBN kita kan sudah cukup," kata dia.

Sebaliknya, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan kenaikan harga BBM. Agar APBN tidak terlalu besar menanggung selisih harga yang ditetapkan pemerintah dengan nilai keekonomiannya.

"Kita sedang hitung (kenaikan harga BBM), perlu opsi kenaikan harganya," kata dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Ragam Kode Jokowi Ingin Naikkan Harga BBM

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian serius pada lonjakan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) imbas kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik Rusia dan Ukraina. Tercatat, nilai subsidi BBM mengalami pembengkakan dari Rp 152,2 triliun menjadi Rp 502,4 triliun di 2022.

Berkaca pada kondisi tersebut, Presiden Jokowi menyebut tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu menanggung beban subsidi energi bagi rakyatnya. Mengingat, nilai anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah tersebut telah melebihi biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang diproyeksikan mencapai Rp 466 triliun.

"(Anggaran subsidi BBM) bisa dipakai untuk membangun Ibu Kota (IKN) karena angkanya sudah Rp 502 triliun. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini. Kalau kita tidak ngerti angka, kita tidak bisa merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini," kata Presiden Jokowi dalam acara Rakernas PDI Perjuangan di Lenteng Agung.

Dalam kesempatan lainnya, Presiden Jokowi juga kembali menyinggung besarnya nilai subsidi BBM yang harus ditanggung oleh pemerintah. Hal ini karena diakibatkan lonjakan harga minyak mentah mencapai USD 110 sampai 120 per barel akibat perang Rusia dan Ukraina. Padahal, sebelum pandemi Covid-19 harga minyak mentah dunia berkisar USD 60 per barel.

"Hati-hati mengenai perang Ukraina, karena ini menyangkut pangan dan energi. Pangan, minyak, dan gas yang akan mempengaruhi semua negara di dunia," kata Jokowi dalam acara Hari Keluarga Nasional di Medan Sumatera Utara.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Negara Importir MInyak Mentah

Presiden Jokowi pun dibuat khawatir atas kemampuan APBN dalam menanggung beban subsidi BBM jika harga minyak mentah dunia terus melambung. Menyusul, status Indonesia sebagai negara importir komoditas minyak mentah.

"Kita itu masih impor separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta barrel minyak dari luar masih impor. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Supaya kita ngerti masalah ini," jelas Presiden Jokowi.

Terbaru, Presiden Jokowi kembali menyinggung soal harga BBM dalam acara Silaturahmi Nasional PPAD 2022 di Sentul Bogor Jawa Barat. Dia mengatakan saat ini kondisi ekonomi dunia tengah sulit. Bahkan, 320 juta orang di dunia saat ini berada pada posisi menderita kelaparan akut.

"Saya sampaikan apa adanya karena posisi pertumbuhan ekonomi bukan hanya turun tapi anjlok semuanya, Singapura, Eropa, Australia, Amerika, semuanya," katanya.

Mahalnya harga minyak dunia membuat harga BBM di Indonesia saat ini bukan pada posisi keekonomiannya.

"Coba di negara kita bayangkan Pertalite naik dari Rp7.650, harga sekarang kemudian jadi harga yang bener Rp17.100, demonya berapa bulan? Naik 10 persen saja demonya saya ingat, demonya 3 bulan kalau naik sampai 100 persen lebih demonya akan berapa bulan?" ujarnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdek.com

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS