Airlangga Bawa Skema Baru BBM Nelayan ke Presiden Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal nelayan berukuran 30 gross tonase (GT) hingga 200 GT. Usulan tersebut masih akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diputuskan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan mengenai harga khusus BBM untuk nelayan telah dilakukan dalam rapat bersama sejumlah kementerian. Namun, keputusan akhir masih menunggu arahan Presiden.

"Nanti saya laporin Pak Presiden dulu. Harga khusus, harga khusus," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Perekonomian, Senin (13/7/2026).

Airlangga menjelaskan, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT saat ini telah memperoleh BBM bersubsidi seharga Rp 6.800 per liter. Sementara itu, kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT masih belum menikmati skema serupa, sehingga pemerintah tengah mencari formulasi yang tepat.

Menurut Airlangga, pembahasan harga khusus tersebut juga mempertimbangkan tingginya volatilitas harga minyak dunia. "Karena harga terlalu bergejolak," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak global, termasuk dampak dinamika di Selat Hormuz terhadap pasar energi. "Kita monitor saja, kan setiap minggu naik turun. Harga minyak tergantung Selat Hormuz," ujar Airlangga.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya insentif tambahan bagi nelayan, Airlangga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan hanya mengacungkan jempol sebagai isyarat positif.

Sebelumnya, pemerintah berencana memberikan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan pemilik kapal berukuran 30 hingga 200 gross tonase (GT). Kebijakan bertujuan mendukung keberlanjutan usaha penangkapan ikan nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembahasan mengenai skema harga khusus BBM dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai bagian penyusunan kebijakan pemerintah.

"Ini bahas tentang harga BBM untuk kapal nelayan (30-200 GT), kapal penangkap ikan. (Akan) diberikan harga khusus," kata Trenggono dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Pemerintah masih merumuskan sejumlah alternatif skema harga sehingga besaran harga khusus maupun bentuk kebijakan yang akan diterapkan belum diputuskan hingga proses pembahasan selesai.

Trenggono mengatakan usulan tersebut muncul dari aspirasi nelayan kapal berukuran 30 hingga 200 GT yang menginginkan harga bahan bakar lebih terjangkau untuk menekan biaya operasional melaut.

Pemerintah akan menghitung berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan agar harga khusus tetap mendukung keberlangsungan usaha nelayan sekaligus mempertimbangkan kemampuan fiskal serta mekanisme penyaluran yang tepat sasaran.

Trenggono menambahkan pemerintah menargetkan pembahasan skema harga khusus BBM dapat diselesaikan pekan ini sehingga keputusan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nelayan sekaligus menjaga produktivitas sektor perikanan.

"Ya intinya yang diusulkan, mereka (nelayan dengan kapal 30-200 GT) ngusulnya, mintanya kan (BBM bisa) murah, ya kan? Tapi kan kita akan ada hitungan gitu loh. Nanti tunggu lah minggu ini, ya," ucap Trenggono.