Skema Harga BBM Khusus Bentuk Respons Pemerintah Terhadap Keluhan Nelayan Besar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih merumuskan skema harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kapal penangkap ikan, khususnya untuk nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 Gross Ton (GT) hingga 200 GT.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pembahasan yang dilakukan pemerintah saat ini berfokus pada penetapan formula harga BBM yang tepat untuk kapal penangkap ikan, bukan mengenai pemberian insentif baru.

“Ini membahas tentang harga BBM untuk kapal nelayan, kapal penangkap ikan. Jadi, mereka tidak diberikan harga khusus (dalam bentuk insentif baru),” ujar Trenggono saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (13/7/2026).

Menurut Trenggono, pemerintah sejauh ini belum mengambil keputusan final terkait besaran harga BBM tersebut. Saat ini, sejumlah alternatif harga masih dikaji secara mendalam sebelum diputuskan dalam waktu dekat.

“Belum diputuskan, saat ini sedang dirumuskan. Ada beberapa alternatif skema, tetapi belum ada keputusan akhir,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa perhatian utama pemerintah adalah mengakomodasi harapan para nelayan dengan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT agar bisa memperoleh harga BBM yang lebih sesuai dan masuk akal bagi kemampuan operasional usaha mereka.

“Yang paling penting adalah keinginan para nelayan besar itu, yang kapalnya berukuran 30 GT sampai 200 GT, agar bisa mendapatkan harga yang mereka inginkan,” tutur Trenggono.

Trenggono mengakui bahwa usulan yang masuk dari pihak nelayan memang mengharapkan harga BBM yang lebih murah dibandingkan tarif yang berlaku saat ini. Kendati demikian, pemerintah harus tetap menghitung dampak fiskal serta merancang skema yang paling tepat sebelum menetapkan kebijakan resmi.

“Usulan dari mereka memang meminta harga yang murah, tetapi kami harus membuat hitungan yang matang terlebih dahulu. Nanti tunggu saja keputusannya minggu ini,” pungkas Trenggono.