Jokowi Sentil K/L dan Pemda Ogah Belanja Produk Dalam Negeri: Alasannya Banyak Sekali!

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bekerja keras mengawasi belanja kementerian dan pemerintah daerah terkait belanja produk dalam negeri.

Hal itu disampaikan Jokowi saat Rakornas Pengawasan Intern PemerintahTahun 2022 di Istana Negara. Jokowi menekankan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus berhasil mengawal program pemerintah tersebut. Pasalnya, Jokowi menuturkan yang dibelanjakan oleh kementerian dan pemerintah daerah tersebut ialah uang rakyat.

“Saya minta aktif, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil. Belanja produk dalam negeri harus berhasil. Atau banyak kementerian-daerah enggak mau belanja produk dalam negeri, alasannya banyak sekali, dan itu yang bapak/ibu kawal,” ujar Jokowi yang disiarkan langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (14/6/2022).

Jokowi menyebutkan, pentingnya pengawasan BPKP karena jika belanja barang impor terus dilakukan yang dirugikan ialah bangsa Indonesia sendiri. Barang impor menguntungkan negara lain, padahal menurut dia barang-barang yang dibeli tersebut ada dan dapat diproduksi di dalam negeri.

“Ini uang rakyat yang dikumpulkan lewat pajak dengan cara yang tidak mudah kemudian belanjanya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain,” jelas Jokowi.

Jokowi meminta 842 produk di e-katalog untuk dihapus karena produk tersebut ada diproduksi di dalam negeri. Mantan Walikota Solo ini menegaskan, tidak ada ruang bagi produk luar negeri jika semua produk tersebut bisa diproduksi di dalam negeri.

Jokowi senang, pertumbuhan Pemda yang memiliki bergerak cukup baik. Dan dia tetap meminta BPKP untuk mengawasi ketat belanja di e-katalog.

“Dari 514 kabupaten/kota, baru 46 Pemda yang memiliki e-katalog lokal, sekarang kita sudah naik 123. Awasi betul, kawal betul agar semua kabupaten/kota memiliki e-katalog lokal agar produk-produk lokal masuk semuanya,” tutur Jokowi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku ditelepon perdana menteri salah satu negara. Dalam pembicaraan ini, perdana menteri tersebut ingin agar Indonesia mengirim minyak goreng ke negara mereka untuk mengantisipasi krisis.

Jokowi mengisahkan, pasokan minyak goreng di negara itu semakin menipis. Jika tak segera dipenuhi, akan menimbulkan krisis di negara tersebut.

"Dua hari yang lalu saya dapat telepon dari seorang perdana menteri, tidak usah saya sebutkan beliau meminta-minta betul 'Presiden Jokowi tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, krisis ekonomi yang berujung pada krisis politik," kata Jokowi dalam pembukaan Rakornaswasin BPKP, Selasa (14/6/2022).

"Dan ini sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka," tambah Jokowi.

Kejadian ini, kata dia, mendasari adanya bayangan krisis yang dihadapi berbagai negara di dunia. Ia menekankan seluruh dunia sedang dihadapkan dengan ketidakpastian di berbagai aspek.

"Sering saya sampaikan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tak mudah, situasi yang tak gampang karena ketidakpastian global, ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi semua negara mengalami dan sampai saat ini, ini baru awal-awal," paparnya.

Atas dasar itu, ia meminta para pembantunya di kabinet untuk menyiapkan berbagai kemungkinannya. Khususnya mengenai antisipasi terhadap krisis pangan dan krisis energi.

"Oleh sebab itu, kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini, pangan harus betul-betul disiapkan, energi dikalkulasi betul, katena separuh energi kita impor," kata dia.

Alasannya, dengan kondisi negara Indonesia yang cukup besar, maka kebutuhan atas pangan dan energi di dalam negeri sangat besar. Di sisi energi, kebutuhan itu melingkupi kebutuhan untuk kendaraan, industri hingga rumah tangga.

Kendati begitu, Jokowi melihat di sisi pangan, bisa menjadikan peluang. Alasannya ada lahan-lahan yang dinilai kurang produktif.

"Tetapi ancaman krisis pangan ini juga bisa kita jadikan peluang karena lahan kita yang besar banyak yang brlum dimanfaatkan banyak yang belum produktif," katanya.

Hal ini yang kerap disampaikam Jokowi terkait pemanfaatan lahan. Ia berharap, dengan begitu, target ketahanan pangan di Indonesia bisa dicapai.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan setiap orang yang punya lahan perlu menanam jagung. Ia juga memastikan penanam akan mendapatkan keuntungan.

Pernyataan ini berdasar pada kenaikan harga jagung di dunia dan di dalam negeri. Sehingga, bisa berpengaruh terhadap kenaikan harga pangan lainnya.

"Jagung itu 7 tahun lalu kita impor jagung 3,5 juta ton. Data terakhir angkanya di 800 ribu ton, turun drastis tapi masih ada PR (pekerjaan rumah) harus diselesaikan. Siapapun yang milik lahan di negara kita harus tanam jagung," katanya dalam Peringatan HUT ke-50 Tahun HIPMI, Jumat (10/7/2022).

Di samping jagung, ia juga melihat adanya kenaikan dari gandum. Dimana 30-40 persen pasokan dunia di datangkan dari Ukraina dan Rusia yang kini sedang bersitegang.