Top 3: Aturan Terbaru WFH dan WFO saat Jakarta PPKM Level 3

Jakarta PPKM Level 1, Pekerja Sektor non Esensial WFO 75 Persen — Sejumlah pekerja menunggu lampu merah pelican cross di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (2/11/2021). Sektor non-esensial kini boleh mempekerjakan hingga 75 persen karyawannya dari kantor. Sebelumnya, angka ini dibatasi hingga 50 persen. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memutuskan mengubah aturan seiring penetapan kenaikan PPKM level di berbagai wilayah di Indonesia.

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait kapasitas pegawai yang masuk ke kantor di wilayah PPKM Level 1, Level 2 dan Level 3 di Jawa dan Bali.

Artikel tentang aturan PPKM ini menuai perhatian pembaca Liputan6.com di kanal bisnis. Simak rangkuman 3 berita paling dicari, Kamis (9/2/2022).

1. Jakarta PPKM Level 3, Simak Aturan Terbaru WFH dan WFO

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait kapasitas pegawai yang masuk ke kantor di wilayah PPKM Level 1, Level 2 dan Level 3 di Jawa dan Bali.

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 tahun 2022 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3, 2, 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan PPKM yang mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19," dikutip dari Inmendagri tersebut, Selasa (8/2/2022).

Berita Selengkapnya

2 dari 2 halaman

2. Mantap Pol, Diskon PPnBM Mobil Baru Diperpanjang hingga September 2022

Pemerintah Berencana Memacu Aturan Ekspor Industri Otomotif — Mobil siap ekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal, Jakarta, Rabu (27/3). Pemerintah berencana memacu ekspor industri otomotif dengan harmonisasi skema PPnBM, yaitu tidak lagi dihitung dari kapasitas mesin, tapi pada emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pemerintah melanjutkan dukungan terhadap sektor otomotif melalui perpanjangan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor hingga September 2022.

Kebijakan itu tertuang dalam PMK Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menegaskan, PMK ini berisi desain baru insentif yang disesuaikan dengan kondisi pemulihan sektor otomotif ke depan.

Berita Selengkapnya

3. Indonesia Dianggap Jago Tangani Dampak Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantah kondisi ekonomi nasional porak-poranda selama pandemi Covid-19.

Sebaliknya, Airlangga mengklaim penangan pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik keempat di dunia.

"Pandemi memang melanda berbagai negara, tapi Indonesia salah satu negara yang tidak porak-poranda. Kita dianggap empat negara yang menangani pandemi dengan baik," kata Menko Airlangga dalam sambutan Seminar Hari Pers Nasional, Jakarta, Selasa (8/2/2022).

Berita Selengkapnya

Kementerian Keuangan bersiap merilis kebijakan penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor. Kebijakan didukung sejumlah badan keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan lewa...

PPKM Level 3
Agenda
PPKM Level 3 adalah upaya pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatur perpanjangan PPKM Darurat.
Lihat Selengkapnya
PPKM Level 3
Top 3 Bisnis