Pusat Data AI Dibangun di Jatiluhur, Begini Respons Dedi Mulyadi

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) milik BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, menuai perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia meminta pemanfaatan air untuk operasional tidak mengganggu alokasi bagi pertanian.

Di tahap awal, kebutuhan air fasilitas ini disebut sekitar 6.000 meter kubik per hari dan akan bertambah seiring pengembangan. Proyeksinya bisa mencapai 33.000 meter kubik per hari saat kapasitasnya penuh.

Dedi juga menekankan skema pasokan air BDx berbeda dengan pusat data lain di Jawa Barat. Perusahaan tidak menarik air langsung dari PJT II, melainkan membeli dari PDAM setempat.

"Jangan sampai pas di perjalanan di Indonesia itu kalau sudah ribut-ribut politik, kasihan pengusaha harus fight dari sekarang. Airnya cukup enggak? Mengganggu petani enggak?" kata Dedi, Rabu (30/9/2026).

Ia menjelaskan air yang dipakai BDx tetap bersumber dari Jatiluhur, tetapi distribusinya melalui PDAM dan dibeli secara komersial.

"Kalau ini kan ngambilnya tetap dari Jatiluhur, tapi masuk di PDAM. Maksudnya ngambil airnya dari Jatiluhur, masuknya ke PDAM, beli airnya dari PDAM. Kan beda," ujar dia.

"Artinya harus ada air yang dijual berdasarkan aspek komersial. Maka BDx merupakan pasar komersial. Tanpa mengganggu pelayanan," lanjut dia.

Karena skema pembelian dari PDAM, Dedi meminta keuntungan yang diperoleh perusahaan daerah itu dipakai untuk memperbaiki layanan air bagi warga sekitar.

"Bahkan logikanya adalah hasil keuntungan dari BDx ini bisa untuk meningkatkan kualitas layanan air untuk masyarakat umum," ujar dia.

Sebagai tambahan, Dedi mendorong agar dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek dibuka transparan ke publik, termasuk mencantumkan nama pakar dan konsultan yang terlibat.

"Amdal ini barang publik, bukan barang privat," kata dia.

Menurutnya, pelaporan Amdal saja tidak cukup. Ia mengusulkan penjelasan yang lebih terbuka, termasuk memanfaatkan media sosial sebagai ruang diskusi agar masyarakat memahami rencana dan dampak proyek.

"Uji publik selama ini kan terlalu normatif. Uji publik itu bentuknya rapat. Publiknya enggak tahu, yang diwakilkan saja, tokoh masyarakat," ujar dia.

"Uji publik sekarang uji aja di media sosial. Ribut-ribut di situ, bertengkar. Tinggal yang berikut lagi kebisingan," lanjut dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adu Komar, memastikan pengerjaan di lokasi BDx dihentikan sementara. Langkah ini diambil karena syarat Amdal dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih diproses.

"Tentunya Pemprov Jabar mendukung pembangunan yang ada. Namun ada beberapa hal yang kita juga concern terhadap kaidah-kaidah dan pemenuhan ketentuan yang berlaku karena ini kan skalanya cukup besar ya," kata dia kepada wartawan.

Adi menyebut izin pembangunan proyek menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalankan peran pengawasan dan koordinasi, sembari meminta pihak proyek mematuhi aturan.

"Jadi kemarin setelah ditinjau ya, karena memang masih dalam proses di Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta, maka pengerjaan proyeknya kemarin dihentikan dulu. Dihentikan dulu sementara ya sambil diproses," ucap dia.

Proyek BDx ini bernilai investasi sekitar Rp 3,5 triliun. AI Campus 2 (CGK4) dibangun di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi sebagai bagian dari kawasan pengembangan seluas 11 hektare yang direncanakan terdiri atas enam gedung dengan kapasitas pengembangan hingga 640 MW.

Gedung pertama ditargetkan menyediakan kapasitas IT 120 MW secara bertahap. Ditargetkan, proyek itu mulai beroperasi pada awal 2027.