Cek Lapas Cibinong, DPR Minta 10 Rumah Dinas Dibongkar

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI meminta 10 rumah dinas yang berada di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, dibongkar. Hal ini menjadi salah satu hasil peninjauan langsung ke lokasi tersebut.

Anggota Komisi XIII DPR RI Rinto mengatakan kedatangannya bersama rombongan untuk melihat langsung kondisi rumah dinas di Lapas Cibinong. Satu per satu rumah dinas dilihat dan terdapat sejumlah kesimpulan yang akan ditindaklanjuti DPR RI.

"Kami Komisi XIII sudah membuat kesimpulan, yaitu adalah Komisi XIII DPR RI mendesak pembongkaran bangunan yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong," ujar Rinto, Rabu (30/9/2026).

Rinto menjelaskan, pembongkaran rumah dinas yang tidak tercatat sebagai aset negara tidak hanya dilakukan di Lapas Cibinong, tetapi di seluruh lapas yang ada di Indonesia. Pembongkaran rumah dinas dilakukan sebagai penertiban aset dan fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

"Ini sebagai penertiban aset dan fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan guna menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan," jelas Rinto.

DPR RI telah mendengarkan langsung hasil sementara investigasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) terkait 10 bangunan di Lapas Cibinong. Diketahui, 10 rumah dinas tersebut tidak termasuk aset negara melalui APBN, tetapi dibangun secara swadaya.

"Kami Komisi XIII dalam hal ini Panja Pemasyarakatan dengan ini, kami bersama teman-teman untuk benar-benar menginginkan bangunan 10 yang memang bukan aset negara, maka kita bongkar," tegas Rinto.

Sebelumnya, Komisi XIII DPR RI mengecek kondisi Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, pada Rabu, 30 September 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk mengonfirmasi perbedaan antara temuan inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI dan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Menurut Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, pengecekan lapangan diperlukan agar pihaknya dapat melihat langsung kondisi Lapas Cibinong sekaligus memastikan fakta dari kedua hasil pemeriksaan tersebut.

"Kami bukan investigasi, tapi ini kan ada dua fakta yang kami ingin konfirmasi. Fakta temuan Ombudsman dan fakta rilis atau konferensi persnya Kementerian," kata Willy di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menurut Willy, ada perbedaan signifikan antara temuan Ombudsman dan hasil yang disampaikan oleh Kementerian Imipas. Oleh karena itu, Komisi XIII DPR RI memilih melakukan pengecekan langsung ke lapas.

"Itu dua hal yang kalau boleh dibilang bumi dan langit lah. Nah, untuk mengonfirmasi itu kita ke lapangan," ujar dia.

Willy menyampaikan kondisi fasilitas di Lapas Cibinong perlu dikembalikan seperti semula sebelum Komisi XIII melakukan pengecekan. Langkah tersebut dinilai penting agar pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif.

"Tadi kami secara tegas mengatakan balikin semuanya pada posisi yang semula untuk kemudian bisa kita cek secara lebih objektif," kata Willy.

Willy berujar pihaknya telah bersurat kepada Ombudsman untuk membuka ruang agar hasil pemeriksaan kedua lembaga dapat dibandingkan. Dia bilang, perbandingan tersebut diperlukan untuk mengetahui bagian mana yang berbeda dari kedua hasil pemeriksaan.

"Kita akan jejerkan, on the table akan buka itu apa hasil sidaknya Ombudsman dengan apa hasil investigasinya Inspektorat. Jadi biar kemudian dikonfrontasi. Di mana slack-nya, di mana miss-nya," ungkap Wibi.