Fakta-Fakta Putusan MUI, Mata Uang Kripto hingga Pinjol Dinyatakan Haram

Liputan6.com, Jakarta Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengadakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke VII, dengan tema “Optimalisasi Fatwa Untuk kemaslahatan Bangsa,” yang dilaksanakan secara hybrid di Jakarta yang berlangsung 9-11 November 2021.

Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI diputuskan beberapa hal penting, diantaranya terkait fintech lending atau pinjaman online dan keputusan mengenai hukum kripto. Berikut hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI, dirangkum oleh Liputan6.com, Jumat (12/11/2021).

1. Kripto tidak sah diperdagangkan

MUI memutuskan fatwa mengharamkan penggunaan mata uang kripto atau cryptocurrency dan menyebutnya tidak sah untuk diperdagangkan.

Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh mengatakan terdapat tiga diktum hukum yang menerangkan bahwa kripto diharamkan sebagai mata uang.

Niam mengatakan hasil musyawarah ulama menetapkan bahwa penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar dan dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

Selanjutnya, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar.

"Dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar’i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli," kata Niam melansir Antara, Kamis (11/11/2021).

2. Kripto boleh diperjualbelikan sebagai komoditi

Namun ada pengecualian untuk kripto ini. MUI membolehkan kripto diperjualbelikan sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta mempunyai manfaat yang jelas.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.