Menko PMK: Indonesia Dilanda 3 Krisis Akibat Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menggungkap Covid-19 membawa tiga krisis perlu diwaspadai di Indonesia. Diantaranya adalah krisis kesehatan, krisis sosial, dan krisis ekonomi.

Ia mengisahkan, sejak awal, hal tersebut tlah jadi perhatian pemerintah. Mulanya sejak pembentukan satuan tugas penanganan Covid-19 di Indonesia. Melihat Covid-19 sebagai krisis kesehatan, maka pemerintah coba mengatur landasan gerakan gugus tugas penanganan Covid-19 yang dibentuk.

“Kemudian kita definisikan, apa peran fungsinya, untuk bergerak kita harus ada undang-undang, harus ada aturan, karena ini bencana non alam, jadi kita bergerak dengan Undang-undang Kesehatan, dengan UU karantina kesehatan, dengan BNPB dan Menteri Kesehatan yang jadi ujung tombak, yang juga berada di bawah Kemenko PMK,” katanya dalam Webinat 83 tahun Sinar Mas, Selasa (14/9/2021).

Pada aspek ini, ia mengatakan bahwa krisis kesehatan ini tak hanya pada lingkup Covid-19 saja. Namun, kata dia, masih ada penyakit-penakit lain yang perlu juga mendapatkan perhatian. Ia mengatakan, hal ini jadi salah satu efek samping yang berimbas ke banyak hal.

Bahkan ia mengatakan, bahwa dengan terbengkalainya pasien TBC, sehingga menjadikan pasien pengidap memiliki resistensi terhadap obat. Itu artinya, penanganannya menjadi lebih serius lagi.

“Kalau yang biasanya obat paling mahal ini 5 juta untuk TB, karena resistensi obat itu bisa jadi ratusan juta, jadi ongkos dalam penanganan akibat covid-19 ini jangan dikira murah,” katanya.

Selain TBC, ia juga menyoroti tentang penggunaan obat HIV yang digunakan sebagai obat Covid-19, yakni Remdesivir. Kemudian, efeknya juga, kata dia, dirasakan pada sektor anak-anak, dengan terpantaunya ada peningkatan angka gizi buruk dan stunting karena tak banyak yang membawa anaknya ke pos pelayanan terpadu untuk dipantau kesehatannya.

“Gara-gara covid, itu digunakan untuk covid-19. Jadi (penanganan) HIV terlambat, jadi kelangkaan obat. Bahwa (Covid-19) efeknya kemana-mana, jadi fokus terhadap satu masalah, itulah hebatnya covid-19 ini menyulap realita jadi hiper realita, yang kecil jadi besar,” tuturnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyatakan PPKM Darurat akan berlaku di 15 daerah luar Jawa dan Bali.

2 dari 2 halaman

Krisis Sosial

FOTO: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa - Bali Diperpanjang — Warga berjalan di trotoar Jalan Blora, Dukuh Atas Jakarta, Kamis (21/1/2021). Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali selama 14 hari kedepan, mulai 26 Januari-8 Februari 2021. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Lebih lanjut Menko Muhadjir mengatakan, bahwa Covid-19 juga berdampak pada terciptanya krisis sosial. kendati demikian, Ia mengatakan, krisis sosial jadi salah satu yang telah teratasi di Indonesia.

Sektor yang penanganannya juga dikoamandoi olehnya ini, juga dinilai berhasil dalam menekan tingkat krisis sosial akibat Covid-19. Ia menilai, upaya pemerintah dengan membangin jaring pengamanan sosial mampu menjamin keselamatan.

Misalnya, kata dia, adanya gerakan relawan-relawan yang hadir, untuk bisa saling membantu antara masyarakat. Sehingga jaminan sosial juga bisa disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau kita gagal jaring engaman sosial ini, ada kerusuhan massal maka kita tak hanya bisa fokus menangani covid-19 saja, tapi juga meredam itu, jadi ongkosnya lebih mahal,” katanya.

“Saya penanggung jawab kesehatan dan jaring pengaman sosial, ini yang kita syukuri sudah berhasil mengamankan sosial karena tak ada kerusuhan sosial. ini prestasi presiden yang tak pernah disebut,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait krisis ekonomi, pemerintah telah mengambil keputtusan dengan penanganannya dikomandoi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Saat ini kita sudah tahapnya sudah berbicara tentang pemulihan ekonomi, disamping terus mengurus kesehatan dan jaring pengaman sosial,” katanya.

Pada tahap ini, kata Muhadjir, menjadi peran penting bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selain dari penanganan kesehatan juga bagaimana bisa mulai mengangkat geliat perekonomian di Indonesia. apalagi, saat ini Indonesia harus sudah bersiap untuk menghadapi keadaan pasca Covid-19.

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Muhadjir Effendy
Pejabat
Muhadjir Effendy kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Lihat Selengkapnya
Muhadjir Effendy
Menko PMK
krisis