Menkeu Suahasil Nazara: Satukan Pertumbuhan dan Disiplin Fiskal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara meminta jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjalankan tugas penerimaan, belanja, dan pembiayaan secara seimbang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengelola keuangan negara.

Suahasil menyampaikan arahan tersebut setelah melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kementerian Keuangan, Senin (21/9/2026).

Suahasil menegaskan setiap bagian di Kementerian Keuangan memiliki tugas yang saling berkaitan dalam menjalankan fungsi fiskal negara.

“Kita adalah komponen tugas Kementerian Keuangan dan kita akhirnya bermuara memastikan bahwa setiap rupiah keuangan negara dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Suahasil dalam acara pelantikan tersebut, Senin (21/9/2026).

Suahasil mengatakan APBN memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“APBN akan terus melindungi, APBN akan terus menumbuhkan,” kata Suahasil.

Suahasil meminta pejabat baru menjalankan fungsi penerimaan negara dengan memahami kondisi perekonomian dan perilaku wajib pajak agar kebijakan perpajakan dapat berjalan tepat.

Suahasil juga meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkuat pengawasan berbasis risiko sekaligus menjalankan fungsi penerimaan dan pembinaan usaha masyarakat, terutama sektor yang berorientasi ekspor.

Pada sisi belanja, Suahasil meminta pengelolaan APBN dilakukan secara presisi agar belanja negara dapat hadir sesuai kebutuhan perekonomian.

Suahasil menekankan, seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus bekerja sesuai tugas masing-masing untuk menjalankan fungsi penerimaan, pengawasan, belanja, dan pembiayaan negara.

Menurut Suahasil, keseimbangan pelaksanaan fungsi tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan keuangan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melantik 14 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Senin (21/9/2026).

Suahasil meminta para pejabat baru menjalankan amanah jabatan dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab karena mereka telah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Sang Pencipta.

“Saudara-saudara baru saja mengangkat sumpah jabatan dan sumpah itu adalah sumpah yang saudara angkat di depan pencipta saudara masing-masing,” ujar Suahasil dalam acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat pada Sekretariat KSSK di Kementerian Keuangan, Senin, 21 September 2026.

Suahasil menegaskan sumpah jabatan tersebut tidak hanya menjadi ikrar kepada menteri atau pimpinan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Jadi bukan hanya sumpah kepada menteri atau kepada pimpinan, tetapi sumpah kepada pencipta kita semua,” kata Suahasil.

Suahasil mengatakan pelantikan pejabat baru merupakan bagian dari keberlanjutan organisasi Kementerian Keuangan melalui proses promosi dan mutasi.

Menurut Suahasil, proses pengisian jabatan tidak sekadar memindahkan atau mengganti posisi, tetapi menjadi upaya menjaga kualitas organisasi agar mampu menghadapi tantangan ke depan.

Suahasil menjelaskan proses pengisian jabatan tersebut telah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Keuangan yang melibatkan pimpinan unit eselon I.

Baperjakat, kata Suahasil, menjadi bagian penting dalam menjaga penerapan merit system melalui proses talent management yang mempertimbangkan kinerja dan karakteristik pegawai.

“Kita akan terus memperkuat tata kelola organisasi, menjaga kepastian, menjaga kinerja, dan memperkuat kepercayaan terhadap institusi,” tutur Suahasil.

Pelantikan tersebut juga mencakup pejabat pada Sekretariat KSSK untuk menuntaskan penyesuaian kelembagaan setelah pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Suahasil mengatakan pengisian pejabat Sekretariat KSSK diperlukan untuk menuntaskan transisi kelembagaan sesuai amanat Undang-Undang P2SK dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025.

Suahasil kemudian mengingatkan seluruh pejabat baru bahwa tugas Kementerian Keuangan bermuara pada pemanfaatan keuangan negara untuk masyarakat.

“Setiap rupiah keuangan negara harus dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pelantikan ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026 yang mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2026. Lalu, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2026, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2026.