BSU 2026, Apakah Tunjangan Tetap Ikut Dihitung dalam Batas Gaji Rp 3,5 Juta? Ini Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta - Pekerja yang ingin mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 perlu memperhatikan ketentuan batas gaji yang ditetapkan pemerintah. Salah satu hal yang kerap menimbulkan pertanyaan adalah apakah tunjangan tetap dari perusahaan ikut dihitung dalam batas upah maksimal Rp 3,5 juta atau hanya gaji pokok yang menjadi patokan.

Pertanyaan ini cukup penting karena jumlah penghasilan yang diterima setiap pekerja bisa berbeda-beda. Ada yang memperoleh gaji pokok ditambah tunjangan tetap setiap bulan, sedangkan pekerja lainnya mendapatkan tambahan penghasilan yang besarannya berubah mengikuti kehadiran atau kondisi pekerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Dalam ketentuan BSU 2026, upah yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima bukan hanya gaji pokok, melainkan juga mencakup tunjangan tetap yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Lantas bagaimana penjelasannya? Melansir dari laman Kemnaker, Selasa (10/11/2026), simak ulasan informasinya berikut ini.

Ya, tunjangan tetap ikut dihitung dalam batas upah penerima BSU 2026. Hal ini ditegaskan Kemnaker melalui keterangan resmi mengenai ketentuan penyaluran bantuan tersebut pada 5 November 2026.

Kemnaker menjelaskan bahwa besaran upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponen upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

Artinya, pekerja tidak bisa hanya melihat nominal gaji pokok yang tercantum dalam slip gaji. Jika setiap bulan menerima tunjangan tetap dari perusahaan, komponen tersebut juga perlu diperhitungkan ketika melihat apakah penghasilannya masih memenuhi batas upah BSU.

Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan resmi Kemnaker mengenai BSU 2026 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.

Agar tidak salah memahami ketentuan BSU, pekerja perlu mengetahui perbedaan beberapa komponen penghasilan yang biasa tercantum dalam slip gaji.

1. Gaji Pokok

Gaji pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja berdasarkan jenis atau tingkat pekerjaan yang dijalankan. Nominalnya biasanya tercantum secara jelas dalam perjanjian kerja atau dokumen pengupahan.

Dalam perhitungan batas upah BSU, gaji pokok menjadi salah satu komponen utama yang diperhitungkan. Karena itu, pekerja perlu memastikan nominal gaji pokok yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap merupakan tambahan penghasilan yang diberikan secara teratur kepada pekerja dan tidak bergantung pada kehadiran maupun pencapaian tertentu. Pembayarannya biasanya dilakukan secara rutin bersama gaji setiap bulan.

Contohnya dapat berupa tunjangan jabatan atau tunjangan keluarga yang diberikan secara tetap sesuai kebijakan perusahaan. Jika komponen tersebut masuk dalam tunjangan tetap yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, nilainya ikut diperhitungkan dalam penentuan batas upah BSU.

Dengan demikian, pekerja yang memiliki gaji pokok di bawah Rp 3,5 juta belum tentu otomatis memenuhi batas upah. Jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap perlu dilihat secara keseluruhan.

3. Tunjangan Tidak Tetap

Berbeda dengan tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap merupakan tambahan penghasilan yang besarannya tidak selalu sama setiap bulan. Pembayarannya dapat dipengaruhi oleh kehadiran, jumlah hari kerja, atau kondisi tertentu yang ditetapkan perusahaan.

Contohnya adalah uang makan atau transportasi yang diberikan berdasarkan jumlah hari masuk kerja. Nominalnya bisa berubah karena pekerja tidak selalu memiliki jumlah hari kehadiran yang sama setiap bulan.

Dalam penjelasan khusus mengenai BSU 2026, Kemnaker menyebut komponen upah yang menjadi dasar perhitungan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Karena itu, pekerja sebaiknya tidak langsung menjumlahkan seluruh komponen penghasilan tanpa membedakan jenis tunjangannya.

Supaya lebih mudah dipahami, berikut beberapa ilustrasi perhitungan berdasarkan komponen gaji pokok dan tunjangan tetap.

Contoh pertama:

Seorang pekerja memiliki gaji pokok Rp 3 juta per bulan dan tunjangan tetap Rp 300 ribu. Jika dijumlahkan, total upahnya menjadi Rp 3,3 juta.

Dengan asumsi batas upah yang berlaku di wilayahnya Rp 3,5 juta, jumlah tersebut masih berada di bawah batas yang ditentukan.

Contoh kedua:

Pekerja lainnya menerima gaji pokok Rp 3,2 juta dan tunjangan tetap Rp 500 ribu. Total upah yang menjadi dasar perhitungan adalah Rp 3,7 juta.

Jika batas upah di wilayahnya Rp 3,5 juta, nominal tersebut sudah melampaui batas yang berlaku sehingga tidak memenuhi kriteria upah tersebut.

Contoh ketiga:

Seorang pekerja menerima gaji pokok Rp 3 juta dan tunjangan tetap Rp 200 ribu. Selain itu, ia memperoleh uang makan yang berubah sesuai jumlah hari masuk kerja.

Dalam ilustrasi ini, komponen gaji pokok dan tunjangan tetap berjumlah Rp 3,2 juta. Uang makan yang bersifat tidak tetap perlu dibedakan dari komponen upah yang secara khusus disebut Kemnaker sebagai dasar penentuan penerima BSU.

Contoh tersebut hanya ilustrasi untuk memahami komponen penghasilan. Penetapan penerima tetap mengacu pada data upah terakhir yang dilaporkan perusahaan dan tercatat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Tidak selalu. Batas upah penerima BSU 2026 ditetapkan paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah pekerja.

Kemnaker menjelaskan bahwa bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp 3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat. Nominal tersebut kemudian dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Dengan demikian, pekerja yang menerima upah sedikit di atas Rp 3,5 juta belum tentu langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat. Perlu dilihat terlebih dahulu ketentuan upah minimum di wilayah tempatnya bekerja.

Selain memenuhi batas upah, pekerja juga harus memperhatikan persyaratan lain yang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada ketentuan Kemnaker, berikut beberapa kriteria penerima BSU 2026:

• Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
• Menerima upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayahnya.
• Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
• Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.

Pekerja yang memenuhi ketentuan tersebut berpeluang mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan. Dana BSU 2026 dibayarkan sekaligus dengan total Rp900 ribu melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Pekerja sebaiknya memastikan data upah yang tercatat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebab, data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja menjadi salah satu dasar penentuan penerima BSU 2026.

Jika terdapat perbedaan antara nominal gaji dalam slip pembayaran dan data yang dilaporkan, pekerja dapat menghubungi bagian personalia atau HRD perusahaan untuk meminta penjelasan. Pekerja juga bisa menanyakan pembaruan data kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal layanan resminya.

Kemnaker sendiri mengimbau perusahaan agar menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan. Ketepatan data tersebut menjadi bagian penting dalam proses penetapan penerima bantuan.

Informasi mengenai BSU 2026 dapat diperiksa melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id. Pekerja juga sebaiknya berhati-hati terhadap tautan pendaftaran tidak resmi yang meminta data pribadi.

1. Apakah tunjangan tetap ikut dihitung dalam batas gaji BSU 2026?

Ya. Kemnaker menyebut upah yang menjadi dasar penentuan penerima BSU 2026 terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

2. Jika gaji pokok di bawah Rp3,5 juta tetapi ditambah tunjangan tetap melebihi batas, apakah bisa menerima BSU?

Penentuan batas upah menggunakan gabungan gaji pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jika jumlahnya melebihi batas upah yang berlaku di wilayah pekerja, maka tidak memenuhi kriteria upah tersebut.

3. Apakah uang makan dan uang transportasi ikut dihitung untuk BSU?

Perlu dilihat sifat pembayarannya. Jika diberikan secara tetap dan termasuk komponen tunjangan tetap, nilainya ikut diperhitungkan. Jika pembayarannya berubah berdasarkan kehadiran atau kondisi tertentu, komponen tersebut perlu dibedakan dari tunjangan tetap.

4. Apakah batas gaji BSU 2026 selalu Rp3,5 juta?

Tidak. Untuk wilayah dengan UMK di atas Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Jika tidak memiliki UMK, acuannya adalah UMP.

5. Berapa nominal bantuan BSU 2026?

BSU 2026 diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan dan dibayarkan sekaligus dengan total Rp900 ribu kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.