Proses Pendataan Produk Halal Jadi Kendala Pengembangan Ekonomi Syariah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, terdapat tantangan cukup besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya di bidang industri halal, di mana masih ditemukannya kendala dalam proses pendataan produk halal.

"Hal ini terjadi salah satunya karena kendala yang terdapat dalam proses sertifikasi halal serta tantangan dalam mengidentifikasi jenis produk tersebut," katanya saat menerima audiensi dari jajaran pimpinan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, ditulis Selasa (27/4/2021).

Dia menyampaikan produk halal bukan hanya makanan dan minuman saja, namun juga termasuk obat, kosmetik, dan fashion. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan sistem pendataan agar seluruh produk ekspor Indonesia dapat terkodifikasi dengan baik.

"Kodifikasi dan pencatatan ekspor produk halal Indonesia harus tuntas, sehingga Indonesia dapat tercatat sebagai negata pengekspor produk halal terbesar," ujar Wapres memberikan arahan.

Terkait keuangan syariah, Wapres menilai, penggabungan tiga Bank Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan langkah yang baik. Oleh karena itu, ke depan dia menginginkan perluasan konversi bank syariah ini dapat memasuki ke ranah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Sebab, potensi pendapatan bank daerah yang besar merupakan salah satu faktor pendorong tercapainya akselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

"Konversi berbagai BPD terutama yang besar menjadi bank syariah harus dapat diwujudkan. Saya ingin melihat pangsa pasar industri keuangan syariah meningkat dengan pesat," tutur Wapres.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: