Program Satu Data Bantu Reformasi Sistem Kesehatan Nasional dan Perlindungan Sosial

Sebelumnya, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi mengatakan, dengan memperkuat tata kelola satu data bisa membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara merata di daerah.

“Skema tata Kelola tantangan yang terjadi di tingkat daerah, ditingkat kecamatan saja antar satu kecamatan dengan kecamatan lain itu masih fragmented sekali. Ini yang kita harapkan dengan penguatan tata kelola ditingkat daerah pun bisa dilakukan integrasinya,” kata Taufik dalam FGD Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi, Senin (1/3/2021).

Lanjutnya, hingga kini Kementerian PPN/Bappenas melalui sekretariat satu data sudah banyak melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Terutama yang berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan data-data di tingkat daerah untuk membantu daerah dalam melakukan targeting berbagai program pemerintah yang dilakukan di daerah.

“Kita sudah cukup banyak, dan kita tidak hanya melihat pada perspektif makronya kita juag mencoba memahami apa yang terjadi di tingkat daerah. Penting sekali pemahaman kita,” ujarnya.

Selain itu, dalam proses perencanaan data, pihaknya mengumpulkan sumber data dari DTKS, Dukcapil, dan lainnya.

“Kita bisa lihat data-data yang tersedia seperti PKH, BLT, itu cukup banyak. Itu sebagai basis perumusan pendataan dan targeting berbagai program bantuan pemerintah,” katanya.

Oleh karena itu, data yang terintegrasi ini menjadi suatu keniscayaan, dan dipastikan bahwa berbagai program pemerintah bisa memanfaatkan data yang terintegrasi ini untuk memastikan kualitas targeting dan kualitas daripada pelaksanaan berbagai program bantuan Pemerintah.

Mulai dari pengumpulannya, pemeriksaan, penyebarluasan, analisa big data, bisa dimanfaatkan Pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan.

“Saya rasa tidak ada satupun Kementerian Lembaga, termasuk pemerintah daerah yang tidak setuju akan pentingnya konsolidasi atau integrasi data bantuan pemerintah ini. Jadi ini semangat yang harus kita gelorakan dalam memperkuat tata kelola data di Indonesia,” pungkasnya.