Sukses

Ketua BPK: Covid-19 Bikin Pembangunan Keberlanjutan di Indonesia Sulit Dicapai

Covid-19 membuat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 semakin sulit.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Agung Firman Sampurna mengatakan ada beberapa program tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang akan sulit dicapai. Hal itu terjadi karena dampak dari kondisi pandemi Covid-19 yang merata secara global.

"Covid-19 membuat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 semakin sulit," kata dia dalam Webinar Internasional Ensuring Transparency and Accountability in Covid-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach/Perspective di Jakarta, Senin (11/1).

Dia menyebut beberapa program pembangunan berkelanjutan atau SDGS yang terancam tidak tercapai ialah nomor tiga. Yakni memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia,

Kemudian SDGs satu, untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dalam segala bentuk, SDGs 10, untuk mengurangi ketidaksetaraan, SDGs dua, untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi.

Terakhir yakni SDG keempat. Yakni untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Dia menyadari Covid-19 telah menempatkan ekonomi dunia dalam kondisi yang buruk dan mendorong jutaan orang kembali ke dalam kemiskinan, memperburuk ketimpangan dan memaksa banyak orang untuk tetap, atau kembali, hidup dalam kemiskinan ekstrim.

"Hal ini dapat diukur dengan mempengaruhi kapasitas keluarga dalam menyediakan kebutuhan seperti makanan dan pendidikan bagi keluarganya," ujarnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

DKI Jakarta Target jadi Pusat Percontohan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya agar tujuan pembangunan berkelanjutan atau (Sustainable Development Goals/SDGs) di Jakarta bisa tercapai. Setidaknya, dengan capaian itu pusat Ibu Kota akan menjadi percontohan bagi provinsi atau daerah-daerah lainnya.

"Jadi ini kita perlu kerjakan sama-sama Jakarta jadi barometer tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) bisa tercapai," Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Suharti, dalam acara diskusi Aksi Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Masa Pandemi Covid-19, di Jakarta, Kamis (26/11).

Dia menambahkan, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pihaknya sudah menyiapkan beberapa strategi alternatif. Salah satunya adalah melalui penguatan data. Hal itu penting dilakukan, agar seluruh data terintegrasi menjadi satu dan bisa dipantau seluruh masyarakat.

"Kita ada Jaki atau Jakarta Kini. Masyarakat bisa mendapatkan update yang ada di Jakarta. Setiap sore mereka juga bisa menerima update informasi Covid-19," ujarnya.

Penguatan data juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya kekuatan data untuk menghindari penyalahgunaan data. Baik sifatnya kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Di samping itu, inovasi juga terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Caranya dengan meningkatkan kualitas dan inovasi terhadap kebutuhan masyarakat. Mulai dari kebutuhan dasar, pembiayaan premi JKN BPJS, KJP, dan penyediaan JakWIFI.

"Inovasi baru terus dikerjakan jangan sampai pandemi merusak semua menjadi kesempatan kita untuk perbaikan. Contoh penyediaan JakWIFI. Tidak semua warga punya dana membeli pulsa dan paket data, maka kita sediakan di titik-titik RW kumuh. Masyarakat bisa gunakan secara mudah, anak-anak bisa akses dengan baik. UMKM yang lakukan bisnis online bisa terbantu karena ada JakWIFI," papar dia.

Kemudian stregi lainnya selain penguatan data dan inovasi adalah kolaborasi. Pemprov DKI Jakarta terus melakukan perluasan kolaborasi melalui Jakarta Development Collaboration Network (JDCN)untuk mempertemukan match-making berbagai pemilik sumber daya dengan kebutuhan warga.

JDCN sendiri adalah forum kolaborasi dan ko-kreasi yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi kolaborasi di Jakarta menjadi kota yang berkelanjutan, modern, sejahtera, dan tangguh demi kebahagiaan warganya dengan terwujudnya model Kota 4.0.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.