Kampanye Terbatas Akibat Pandemi, Rp 5 Triliun Perputaran Uang di Pilkada Menguap

Ilustrasi Pilkada 2020 | pexels.com/@element5

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, Pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi besar bagi pelaku usaha. Menyusul adanya keterbatasan ruang kampanye yang dilakukan secara virtual sesuai anjuran protokol kesehatan.

"Tahapan Pilkada tahun ini banyak diramaikan via sosmed dan virtual sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi. Para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat alat kesehatan seperti hand sanitizer, masker dan lainnya untuk dibagikan ke masyarakat, sedangkan atribut lainnya sekalipun dibelanjakan namun sangat minim. Pilkada tahun ini bisa disebut Pilkada paket hemat," ujar dia kepada Merdeka.com, Rabu (9/12).

Sarman mengatakan, pelitnya manfaat Pilkada serentak bagi pelaku usaha tahun ini karena para paslon sangat membatasi belanja kampanye. "Atau mungkin juga karena keterbatasan dana karena tidak mendapat support dari pelaku usaha karena terdampak pandemi Covid-19," jelas dia.

Pun, dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20 triliun perputarannya dianggap sangat terbatas karena dipakai hanya untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan dan berbagai persiapan Pilkada lainnya. "Hanya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS, sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga," paparnya.

Padahal, putaran uang pada Pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 daerah, di 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di ikuti 735 pasangan calon kepala daerah ditaksir mencapai Rp5 triliun. Menurutnya, nilai tersebut didapat dengan perhitungan sebelum pandemi Covid 19.

"Karena tahapan Pilkada diramaikan dengan kampanye terbuka yang secara langsung disana terjadi transaksi bisnis seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul umbul, banner, kaos, topi, sticker dll. Dan disana ada keterlibatan pengusaha lokal seperti EO yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound System, keyboard, artis dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa," ucapnya.

"Kesemuanya akan menambah omzet UMKM didaerah yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga. Jika dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, jika rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp1 miliyar maka perputaran uang bisa mencapai Rp735 miliyar, ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karateristik daerah masing masing. Jumlah ini sangat signifkan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikann kontribusi terhadap pertumbuhan nasional," rincinya.

Oleh karena itu, dia berharap seluruh kepala daerah yang terpilih nantinya mampu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Para kepala daerah juga diminta memiliki jiwa entrepreneuer yang mampu menggali berbagai potensi di daerahnya untuk dijadikan peluang usaha dan bisnis baik untuk pengusaha lokal maupun investor luar.

"Para kepala daerah harus berani keluar dari zona nyaman, tidak melulu mengandalkan dana APBD namun bagaimana mampu mendatangkan investor ke daerahnya. Para kepala daerah yang terpilih harus berorientasi jangka menengah dan panjang, kehadiran investor disuatu daerah akan membawa efek domino antara lain; mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi, aktivitas bisnis yang semakin bergairah, tersedianya lapangan pekerjaan, terbukanya peluang usaha bagi UMKM dan naiknya konsumsi rumah tangga," ujar dia mengakhiri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo menyampaikan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 tetap akan dilaksanakan. Bukankah penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi meningkatkan resiko terpapar Covid-19?

2 dari 3 halaman

Dampak Covid-19, Permintaan Kaos Atribut Pilkada Cuma Naik 20 Persen

Proses Penghitungan Suara di Pilkada Kota Tangerang Selatan — Petugas KPPS melakukan penghitungan suara di TPS 36 Perumahan Griya Pamulang 2, Tangerang Selatan, Rabu (9/12/2020). Sebanyak 976.019 orang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Tangsel 2020 yang diikuti tiga pasang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Sebanyak 270 daerah hari ini menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Rinciannya 9 daerah menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian 37 daerah menggelar pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan 224 daerah menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Namun, pesta demokrasi serentak tahun ini tidak berdampak signifikan terhadap permintaan kaos Pilkada sebagai bagian penting dari atribut kampanye. Hal itu disampaikan langsung oleh Azizah (40) selaku pelaku UMKM pembuat kaos Pilkada yang beralamat di Senen, Jakarta Pusat.

"Ehm ga begitu naiknya signifikan sih permintaan order kaos pada tahun ini. Kita kenakannya paling 10 persen sampai 20 persen," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (9/12).

Dia menyebut anjloknya permintaan kaos pada Pilkada serentak tahun ini tak lepas dari dampak pandemi Covid-19. Mulai dari adanya pembatasan jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga larangan berkumpul di seluruh kegiatan pesta demokrasi itu.

"Terkait turunnya permintaan kaos ini, kalau dari informasi yang diterima di daerah itu ada aturan ga boleh ramai di TPS. Selain itu ramai juga kan imbauan pelarangan berkumpul karena Covid-19," jelas dia.

Padahal, kata Azizah, penyelenggaraan pesta demokrasi itu menjadi ajang yang dinantikan oleh para pelaku UMKM pembuat atribut kampanye termasuk kaos. Sebagaimana yang kerap terjadi pada Pilkada di tahun sebelumnya.

"Bahkan, dari KPU kita tahun ini ga sama sekali ga dapet orderan kaya baju panitia seperti Pilkada tahun sebelumnya. Jadi, yang masuk cuma kaos untuk timses aja seperti dari Gorontalo atau daerah yang ada Pilkada aja," terangnya.

Maka dari itu, Azizah meminta pemerintah untuk lebih serius dalam memerangi penyebaran virus Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. "Supaya semua lancar, untuk kegiatan usaha juga bisa berlaku normal itu saja sih," keras dia mengakhiri.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman