Seluruh Subholding BUMN Rampung dalam 2 Tahun, yang Terdekat soal Bank Syariah

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan nilai dividen BUMN tahun 2021 sebesar Rp 26,1 triliun. Angka ini memang lebih kecil dari target sebelumnya akibat kinerja BUMN yang tergoncang dampak pandemi Covid-19.

Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, angka tersebut sudah ditargetkan oleh Kementerian Keuangan.

"Tahun 2021 dividen kita karena Corona ini menghantam semua sehingga terjadi penurunan. Ditargetkan oleh Kementerian Keuangan Rp 26 triliun," ujar Arya dalam webinar, ditulis Selasa (29/9/2020).

Adapun, deviden itu berasal dari BUMN perbankan yang diproyeksikan mendapat Rp11,9 triliun dan dari BUMN non-perbankan yang diprediksi meraup Rp 14,2 triliun.

"Dari situ datanya Rp 11,9 triliun berasal dari perbankan, dan non perbankan sebesar Rp 14,2 triliun," ujar Arya.

Dampak pandemi memang secara nyata menurunkan kinerja BUMN. Setidaknya, 90 persen dari seluruh perusahaan negara mengalami penurunan kinerja. Imbasnya, BUMN diprediksi hanya meraih deviden sekitar 25 persen dari target awal.

Menteri BUMN Erick Thohir juga pernah menegaskan bahwa adanya pandemi akan membuat pencapaian bisnis BUMN tidak terlaksana dengan maksimal. Kendati, pihaknya tetap memasang target supaya kinerja BUMN tetap berada dalam koridor yang tepat.

"Suka tidak suka, sepertiga kekuatan Indonesia ada di BUMN. Ini problemnya. Kalau BUMN sakit, ke depan nggak bagus, karena kontribusi BUMN kepada pemerintah baik dari pajak baik dari dividen baik dari royalti itu macem-macem itu luar biasa besar, dan ini yang harus dijaga," ujarnya. 

Kementerian BUMN terus melakukan perampingan perusahaan pelat merah demi efisiensi dan efektivitas kinerja. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, pihaknya kini tengah memetakan kondisi BUMN.

Dari 108 BUMN, terdapat 14 BUMN akan dilikuidasi melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

"Yang dikonsolidasikan atau dimerger ada 34 BUMN, yang dikelola PPA ada 19 BUMN dan dilikuidasi lewat PPA ada 14 BUMN. Ini akan membuat BUMN ramping," ujar Arya dalam webinar, ditulis Selasa (29/9/2020).

Arya bilang, sekarang Kementerian BUMN tidak mempunyai hak untuk langsung melikuidasi perusahaan pelat merah.

Nantinya akan terdapat aturan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.

Sementara soal superholding, Arya bilang Menteri BUMN Erick Thohir akan fokus untuk memperkuat holding BUMN yang dibangun saat ini.

"Tujuannya adalah untuk supply chain agar semakin kuat. Ketika sudah kuat nanti kita lihat apakah butuh superholding," kata Arya.