Polemik Pestisida, Menteri Prancis Ingin Mundur

Liputan6.com, Paris - Menteri Transisi Ekologi Prancis Monique Barbut batal mengundurkan diri setelah bertemu Presiden Emmanuel Macron pada Rabu (22/7/2026).

Macron menolak pengunduran dirinya sehingga Barbut tetap menjabat.

Beberapa jam sebelumnya, seperti dilaporkan Associated Press, Barbut menyatakan akan mundur karena menentang undang-undang darurat di sektor pertanian yang menuai kontroversi. Aturan itu memberikan kelonggaran sementara bagi penggunaan pestisida yang dilarang di Prancis dan dinilai para ilmuwan berbahaya bagi lebah.

Barbut dan Macron mengakui bahwa mereka berbeda pendapat mengenai versi akhir undang-undang yang telah disahkan parlemen.

Juru bicara pemerintah Prancis Maud Bregeon mengatakan Barbut tetap mendapat dukungan dari Macron dan Perdana Menteri Sebastien Lecornu untuk melanjutkan tugasnya.

Undang-undang yang disahkan parlemen Prancis pada Selasa (21/7) itu memungkinkan badan yang mengawasi keamanan pangan, lingkungan, dan kesehatan kerja memberikan izin khusus untuk penggunaan dua pestisida, yakni acetamiprid dan flupyradifurone.

Izin tersebut dapat diberikan kepada beberapa sektor pertanian yang sedang mengalami kesulitan.

"Selama sembilan bulan terakhir, saya membela kepentingan yang tidak bisa turun ke jalan, memilih, atau bersuara: keheningan hutan kita, kualitas air, kebersihan udara, kesuburan tanah, dan keanekaragaman kehidupan," tulis Barbut di media sosial sebelum bertemu Macron.

"Hari ini, saya harus mengakui bahwa pihak-pihak yang menentang tujuan tersebut telah menjadi begitu kuat sehingga saya tidak lagi memiliki kemampuan untuk mewujudkan ambisi ini."

Acetamiprid dan flupyradifurone termasuk dalam kelompok pestisida yang disebut neonicotinoid. Penggunaan kedua pestisida itu diizinkan berdasarkan aturan Uni Eropa, tetapi masih dilarang di Prancis.

Undang-undang baru tersebut membuka kemungkinan penggunaan keduanya pada tanaman bit gula, apel, hazelnut, dan ceri.

"Bertentangan dengan komitmen yang telah diberikan kepada saya, pemerintah menghalangi pembahasan mengenai penghapusan ketentuan ini," kata Barbut.

Kisruh politik ini terjadi setahun setelah pengadilan tertinggi Prancis membatalkan bagian penting dari undang-undang pertanian kontroversial yang akan mengizinkan kembali penggunaan acetamiprid.

Acetamiprid telah dilarang di Prancis sejak 2018 karena dinilai membahayakan lebah dan hewan penyerbuk lainnya.

Saat membatalkan ketentuan tersebut, pengadilan menyatakan aturan itu tidak cukup melindungi lingkungan dan generasi mendatang.