Jokowi Minta KKP Lakukan Inovasi untuk Penataan Ekosistem Perikanan

Jokowi Minta Kementerian Arahkan Program Dukung Penanganan Corona — Presiden Joko Widodo melakukan video teleconference dengan Seskab Pramono Anung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan agenda kerja semua kementerian. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo agar melakukan inovasi untuk lakukan penataan ekosistem perikanan nasional. Lompatan tersebut Jokowi minta dari hulu sampai hilir.

"Pertama saya minta industri perkapalan terus diperkuat dan kapasitas dan daya saing industri perkapalan nasional juga terus ditingkatkan, sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan kita," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Kebijakan Kelautan Indonesia melalui teleconferance bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/3).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta menteri terkait agar memudahkan layanan perizinan. Dia pun sudah mendapatkan hasil kalau sudah ada percepatan.

"Saya minta laporan dalam praktiknya seperti apa dengan tetap kita memperhatikan pelestarian sumber daya perikanan kita, sehingga perlu juga diikuti dengan pengendalian dan pengawasan yang baik," ungkaP Jokowi.

Jangan sampai, kata dia, dengan permudahan izin tersebut, tidak diawasi di lapangan. Sehingga kata dia, dampaknya agar merugi.

"Harus diawasi," ungkap Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengangkat 13 penasihat menteri dan 9 anggota komisi pemangku kkepentingan dan konsultasi publik. Apa alasannya?

2 dari 2 halaman

KKP Kini Punya Aplikasi Awasi Sumber Daya Perikanan dan Laut Indonesia

Lepas Sambut Menteri Kelautan — Edhy Prabowo dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang merupakan politisi Partai Gerindra menggantikan Susi Pudjiastuti pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal KKP, Muhammad Yusuf, meresmikan aplikasi Sidak (Sistem Tindak Lanjut). Aplikasi ini dilahirkan sebagai upaya mengoptimalkan mekanisme pengawasan sumber daya perikanan dan laut di daerah.

"Hal ini penting, karena daerah merupakan perpanjangan tangan dari pusat untuk mencapai optimalisasi kerja," kata Yusuf dalam sambutannya dalam acara Rapat Kerja Pengawas (Rakerwas) 2020, di Gedung Mina Bahari III, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Selasa (4/2/2020).

Menurutnya, diperlukan kerjasama antar pemerintah dan daerah demi mewujudkan akuntabilitas yang baik demi mencapai tujuan yang efektif, efisien, ekonomis serta bermanfaat.

Selanjutnya, ia membahas terkait aplikasi Sidak, yang dibuat oleh Inspektur Jendral (Irjen) di KKP. Dibuatnya aplikasi tersebut, dikarenakan terdapat temuan, ada 348 dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

"Kami merekomendasikan perlu disikapi oleh pemerintah. Mereka selama ini wajib mengisi dikirim tertulis, sehingga boros-boros waktu, biaya, kertas, harus dijemputnya, dan di antar. Dengan aplikasi ini bisa isi online, dan yang membanggakan adalah aplikasi ini dibangun oleh insan irjen, dengan gratis," ungkapnya.

Bahas Peluang Investasi, CEO Apple Tim Cook Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

KKP
Organisasi
KKP merupakan kependekan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lihat Selengkapnya
KKP
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
perikanan
kelautan dan perikanan