PM Baru Inggris Izinkan Pangkalan Militer Dipakai AS Serang Iran

Liputan6.com, London - Perdana Menteri (PM) Inggris Andy Burnham menyetujui penggunaan sejumlah pangkalan militer Inggris oleh Amerika Serikat (AS) untuk melancarkan serangan udara yang disebut bersifat "defensif" terhadap Iran.

Dikutip dari Middle East Eye, Kamis (23/7/2026), Keputusan tersebut melanjutkan kebijakan yang sebelumnya diterapkan oleh pendahulunya, Keir Starmer.

Mengutip sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, dilaporkan bahwa Starmer menggelar rapat bersama para menteri senior dan pejabat pemerintah pada Jumat pekan lalu. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa pesawat-pesawat AS tetap diizinkan menggunakan pangkalan Diego Garcia di Samudra Hindia serta RAF Fairford di Gloucestershire.

Sumber yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan Burnham telah menerima penjelasan mengenai hasil pembahasan tersebut dan menyatakan persetujuannya. Dengan demikian, dia diperkirakan akan melanjutkan kebijakan Starmer selama operasi militer AS kembali berlangsung.

Keputusan itu diambil ketika AS melanjutkan serangan terhadap Iran untuk malam ke-11 secara berturut-turut. Media Iran melaporkan ledakan terjadi di sejumlah kota, termasuk Bushehr, Tabriz, dan Chabahar, serta di Provinsi Kurdistan dan Ilam.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengklaim serangan tersebut menyasar pusat operasi, infrastruktur logistik, kemampuan maritim, hanggar pesawat, serta fasilitas penyimpanan pesawat nirawak.

Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan terhadap sejumlah negara sekutu AS di kawasan, termasuk Yordania, Bahrain, Suriah, dan Kuwait.

Namun, keputusan Burnham untuk melanjutkan kebijakan Starmer yang mengizinkan penggunaan pangkalan militer Inggris oleh AS diperkirakan akan memicu kritik. Sejumlah kelompok hak asasi manusia di Inggris sebelumnya telah memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi melanggar hukum internasional.

Starmer mengumumkan kebijakan itu pada awal Maret dengan alasan bahwa pangkalan tersebut akan digunakan untuk tujuan pertahanan.

Dia kemudian menegaskan bahwa kesepakatan itu diperluas sehingga memungkinkan AS melancarkan serangan dari pangkalan Inggris ke sasaran-sasaran Iran yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Starmer juga menggunakan alasan "pertahanan diri kolektif" bagi negara-negara sekutu di Teluk sebagai dasar hukum atas keputusan tersebut.

Direktur Human Rights Watch untuk Inggris, Yasmine Ahmed, mengirim surat kepada perdana menteri dan menyoroti bahwa dasar hukum yang digunakan pemerintah tidak menyinggung persoalan hukum humaniter internasional.

Dia mengutip sejumlah peristiwa yang memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan AS terhadap hukum humaniter internasional, termasuk serangan udara terhadap Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Kota Minab, Iran selatan, pada awal serangan AS-Israel pada 28 Februari lalu. Lebih dari 150 orang dilaporkan tewas dalam serangan itu, sebagian besar merupakan anak-anak.

Penyelidikan awal Pentagon terhadap insiden tersebut menyimpulkan bahwa militer AS bertanggung jawab atas serangan itu.

Keputusan Burnham juga diambil tidak lama setelah percakapan telepon dengan Presiden AS Donald Trump. Menurut keterangan resmi dari kantor Burnham, dalam pembicaraan itu dia menegaskan komitmen Inggris untuk menjamin kelancaran pelayaran di Selat Hormuz.

Dalam unggahan di akun Truth Social miliknya, Trump mengatakan pembicaraan tersebut mencakup berbagai isu, termasuk minyak Laut Utara, perdagangan, aliansi militer, serta pembersihan ranjau di Selat Hormuz.

Trump menyebut pembicaraan tersebut berjalan sangat baik.