Pasca Putusan MA, Pemerintah Diminta Kembalikan Uang Iuran BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Bandung - Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah diminta mulai menyusun konsep teknis pengembalian uang iuran yang sudah terlanjur dibayarkan untuk bulan Januari dan Februari oleh peserta.

Caranya melalui regulasi yang dirancang agar aparat di lapangan tidak kebingungan, sehingga terdapat kepastian hukum untuk konsumen.

Menurut Direktur LBH Konsumen Indonesia Firman Turmantara Endipradja, hal tersebut harus dilakukan pemerintah karena prinsipnya jangan sampai hak-hak konsumen yang sudah membayar iuran dikurangi atau dirugikan.

Namun sebaliknya apabila pemerintah arogan, otoriter dan sewenang-wenang tentunya putusan MA itu akan diabaikan.

“Seperti telah diketahui umum bahwa negara kita adalah negara hukum rechtsstaat atau rule of law, yang bertujuan untuk membatasi penguasa (pemerintah dalam artian luas) dalam bersikap dan bertindak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu atas rakyatnya,” kata Firman dalam keterangan resminya di Bandung, Selasa (10/3/2020).

Firman menjelaskan doktrin rechtsstaat atau rule of law, hanya bisa tumbuh di negara yang menganut demokrasi. Tanpa negara hukum dan demokrasi yang hadir ucap Firman, yang ada hanyalah paham totaliter, fasis, absolut dan represif. 

Nantinya, ungkap Firman, bila itu terjadi, politik akan menjadi panglima di mana hukum menjadi alat mempertahankan kekuasaan yang tidak sejalan dengan pemerintah. Wujud seperti inilah yang dinamakan negara kekuasaan (machtsstaat).

“Sebetulnya pembuat Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, harus malu sampai MA membatalkan hasil kerjanya atau dibatalkan MA. Maaf, termasuk juga presiden seharusnya malu, karena yang menandatangani produk hukum ini adalah presiden,” ujar Firman.

Artinya lanjut Firman, tidak sedikit peraturan presiden yang bertolak belakang dengan kondisi maupun aspirasi masyarakat. Hal ini bisa dianggap melanggar aspek sosiologis dan aspek filosofis, meskipun dari aspek yuridis sudah benar.