Menko Muhadjir Minta Menag dan Mendikbud Tak Berselisih soal Dana BOS

Menko PMK Gelar Rapat Bahas Jaminan Kesehatan Nasional — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kanan) saat memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (17/2/2020). Rapat tertutup tersebut membahas program jaminan kesehatan nasional. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk tidak berselisih paham terkait perbedaan dana Bantuan Oprsional Sekolah (BOS) pada tahun ini.

Seperti diketahui, Kemendikbud memperbolehkan separuh atau 50 persen dana BOS digunakan untuk membayar gaji guru. Hal ini berbeda dengan Kemenag yang hanya menoleransi 30 persen dana BOS madrasah yang boleh digunakan untuk membayar gaji guru honorer.

"Perlu dijaga agar perbedaan kebijakan tidak menimbulkan perbedaan di lapangan antara Kemenag dan Kemendikbud. Saya minta ada satu bahasa-lah dalam memahami masalah BOS walau secara struktural beda," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Muhadjir mengatakan perbedaan itu memang terjadi karena di Kemenag semua madrasah masih di tangan pusat, sementara di Kemendikbud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi urusan pemerintah komstituen, di mana tanggung jawabnya terbagi antara pusat dan daerah.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengubah skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perubahan itu guna mengefisienkan pemberian dana BOS langsung ke sekolah.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pendiri dan bos Amazon, Jeff Bezos mengumumkan bahwa ia akan menyumbang dana sebesar USD 10 miliar untuk bantu mengatasi krisis perubahan iklim. Dana akan disumbangkan kepada para peneliti, aktivis, dan organisasi non-profit.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Siswa SMP DKI Jakarta Ikuti UNBK — Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Negeri (SMPN) 1, Cikini, Jakarta, Senin, (22/4). Sebanyak 4.279.008 siswa mengikuti UNBK tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang dilaksanakan mulai 22 April hingga 25 April. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Mendikbud, Ade Erlangga Masdiana, mengatakan 50 persen dana BOS dapat digunakan untuk membayar guru honorer.

"Intinya sebenarnya, pada Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang penyaluran dana BOS, ada beberapa clue yang harus dilihat. Seperti Pasal 9 menyebutkan bagian i, penggunaan dana BOS, bisa digunakan untuk pembayaran honor guru, tapi hanya 50 persen, dari sebelumnya 20 persen," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/2).

Namun, Erlangga menambahkan, 50 persen guru honorer yang bisa mendapatkan uang melalui dana BOS itu harus memenuhi dua syarat, di antaranya guru yang dibayarkan dengan dana BOS, tidak boleh guru yang baru didaftarkan tahun 2020.

"Jadi, batas waktunya 31 Desember 2019, data guru non-aparatur sipil negara (ASN), yang ada di depode," ujar Erlangga.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Muhadjir Effendy
Pejabat
Muhadjir Effendy kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Lihat Selengkapnya
Muhadjir Effendy
Menko Muhadjir Effendy
Dana Bos